Menurut Anthony, Anies dan anak buahnya tak pernah memberikan dokumen kontrak hingga pembayaran commitment fee sekalipun diminta oleh DPRD. Maka, Anthony curiga jika Anies tak membayar commitment fee kepada Formula E Operation (FEO).
"Kami menanyakan mana dokumen kontrak Formula E tidak pernah diberikan secara resmi. Kami menanyakan mana bukti pembayarannya, jangan-jangan enggak ditransfer ke tempat yang benar. Kami mau lihat itu," kata Anthony di gedung DPRD DKI, Selasa, 28 September.
Pemprov DKI, kata Anthony, sampai saat ini juga belum menyerahkan revisi studi kelayakan atau feasibility study Formula E. Studi kelayakan ini dibuat oleh BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai penyelenggara Formula E di Jakarta.
Studi ini memuat kelayakan Formula E secara penganggaran, dampak ekonomi, lingkungan, hingga pelaksanaan teknisnya.
Padahal, perbaikan studi kelayakan Formula E menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI.
"BPK menyatakan bahwa studi kelayakannya saja bermasalah, tidak menyertakan commitment fee dalam perhitungannya, jadi kelihatannya untung, padahal rugi. Bagaimana mungkin studi kelayakannya tidak layak, tapi dipaksakan dilayak-layakkan," cecarnya.
Anthony juga heran mengapa Anies hampir tak pernah menghadiri rapat paripurna yang membahas soal anggaran. Kehadiran pihak eksekutif selalu diwakili oleh Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria.
Oleh sebab itu, interpelasi menjadi jalan bagi PSI dan PDIP untuk mempertanyakan kejelasan penyelenggaraan Formula E. Anies, kata Anthony tak perlu khawatir karena interpelasi dilakukan bukan untjk menjatuhkan namanya.
"Interpelasi adalah sekadar hak bertanya. Paling hanya 2 jam kita tanya jawab. Apa salahnya kami meminta Pak Gubernur hanya hadir saja dua jam, pertanggungjawabkan itu dengan ksatria. Apa yang ditakuti?" imbuhnya. (Voi)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
