Koordinator TPDI Petrus Selestinus menilai, pernyataan Tifatul tendesius, terkesan mengancam dan tidak tahu soal duduk masalah kasus UAS yang dipolisikan sejumlah pihak terkait kasus dugaan penistaan terhadap simbol agama (salib).
"Pernyataan Tifatul Sembiring yang mengingatkan agar jangan menyeret- nyeret UAS dan cari ribut, sebagai pernyataan yang tendensius, tidak tahu duduk masalah, malah bernada setengah mengancam, entah siapa yang diancam," kata Petrus, dilansir dari netralnews.com pada Senin, 30 Agustus 2021.
Petrus mengatakan, desakan banyak pihak terhadap Bareskrim Polri agar UAS diproses hukum, karena pernyataan UAS yang beredar di medsos, kontennya dinilai sebagai penistaan agama dan ujaran kebencian dan itu telah dilaporkan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Seperti diketahui, UAS dilaporkan ke Polda NTT oleh organisasi kemasyarakatan Brigade Meo pada 17 Agustus 2019. Laporan itu terdaftar dalam LP/B/290/VIII/RES.1.24/2019/SPKT Polda NTT.
Birgade Meo mempolisikan UAS karena dalam video ceramahnya yang beredar di media sosial, terlihat UAS berbicara tentang salib, jin, dan patung, dinilai menyinggung agama lain.
Di Jakarta, UAS dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh perkumpulan masyarakat Batak, Horas Bangso Batak (HBB). Pelapornya bernama Netty Farida Silalalhi.
Laporan itu tertuang pada nomor laporan polisi LP/5087/VIII/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus tanggal 19 Agustus 2019. Pelapor dalam hal ini Netty sendiri dan terlapor Ustaz Abdul Somad. Pasal yang dilaporkan yakni Pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian.
Selain itu, UAS juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Laporan tersebut diterima Bareskrim dengan nomor LP/B/0725/VIII/2019/BARESKRIM tertanggal 19 Agustus 2019.
"Dengan demikian, pernyataan Tifatul Sembiring, politikus PKS itu merupakan pernyataan yang tidak beralasan hukum, karena terdapat dua atau lebih laporan polisi dari masyarakat terhadap UAS atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian," tegas Petrus.
Menurut Petrus, seharusnya Tifatul mendorong Polri untuk segera melakukan tindakan Kepolisian terhadap UAS, karena sudah ada laporan masyarakat tetapi belum ada tindakan kepolisian terhadap UAS.
"Dan sangat tidak adil jika yang satu ditindak yang lain dibiarkan, dan itu tidak koheren dengan perspektif Polri yang presisi, yaitu melayani masyarakat secara berkeadilan hukum," tegas advokat Peradi itu.
"Toh ketika Polri memanggil UAS, pasti diperlakukan sama dengan yang lain, diperiksa dan diuji bukti-bukti yang sudah dimiliki Polri dan bukti-bukti yang dimiliki UAS. Karena itu Tifatul Sembiring, jangan sok pintar dan hendak mengajari ikan berenang," tegas Petrus.
Seperti diberitakan, Bareskrim Polri menangkap Muhammad Kace di Bali pada Selasa (24/8/2021), usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.
Pasca penangkapan Muhammad Kace, sejumlah pihak mendesak Polri agar tidak hanya gerak cepat menangani kasus penistaan agama Islam, tapi juga memproses laporan kasus penistaan agama lain yang telah lebih dulu dilaporkan, salah satunya kasus UAS.
Merespon hal itu, Tifatul Sembiring mengingatkan agar jangan menyeret- nyeret nama UAS terkait kasus Muhammad Kace.
"Ada yang coba menyeret-nyeret nama Ustadz Abdu Somad, terkait dugaan penghinaan agama oleh M Kace ini," tulis Tifatul dengan akun Twitternya, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Pasalnya, Tifatul berpendapat UAS tidak pernah menghina agama lain, berbeda dengan Kace yang dengan sengaja menista agama Islam.
Karenanya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu engingatkan pihak-pihak yang menyeret nama UAS agar jangan cari ribut.
"UAS tidak pernah menghina agama orang lain. UAS hanya menjawab pertanyaan jamaahnya. Tapi Si Kace ini sangat sengaja menista, buat video khusus untuk itu. Jangan cari ribut…!" cuit @tifsembiring. (*)
« Prev Post
Next Post »
