BENTENGSUMBAR.COM - Politisi Demokrat, Rachland Nashidik mengungkit soal gaya berbusana Presiden Jokowi beberapa tahun silam yang mengenakan seragam militer di Istana saat menyambut sejumlah tamu.
Melalui tulisan bertajuk ‘Jokowi dan Etika Politik Berbusana‘, Rachland mengungkap bahwa momen tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 silam.
“Suatu hari di bulan Juni. Berseragam loreng militer, lengkap dengan baret dan senjata api, Presiden menerima tamu penting di Istana. Tak ada yang genting, dan ini kejadian di tahun 2015,” katanya dalam tulisan tersebut, dikutip Hops pada Rabu, 25 Agustus 2021.
Padahal, kata Rachland, sepanjang sejarah pemimpin Republik Indonesia, setidaknya ada dua presiden yang berasal dari kalangan militer, yakni Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun keduanya, baik Soeharto maupun SBY tak pernah mengenakan seragam militer saat menjamu tamu-tamunya di Istana.
“Dua Presiden dengan latar belakang militer pernah memimpin Indonesia. Tapi tak satupun dari mereka—baik Soeharto yang merebut kekuasaan dengan jalan darah, maupun SBY yang memenangi pemilihan langsung pertama di era reformasi—yang pernah dengan seragam militer menerima tamu di Istana,” ujar Rachland.
“Justru Jokowi, seratus persen sipil, yang melakukannya. Soekarno tak pernah, begitu pula Habibie, Gus Dur dan Megawati. Cuma Pak Jokowi,” sambungnya.
Blunder politik yang memalukan!
Rachland pun menyindir gaya berbusana Jokowi tersebut yang justru terkesan memalukan lantaran adanya kesalahan besar alias blunder politik.
“Military wannabe? Saya tak akan pergi terlalu jauh ke sana. Tetapi tetap saja, kejadian itu adalah blunder politik yang memalukan,” tegasnya.
Dia pun memaparkan, seharusnya Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia memperlihatkan kepada publik bahwa jabatan tertinggi di negara demokrasi adalah jabatan sipil.
“Presiden secara konstitusional memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Tetapi ini bukan berarti Presiden menjadi anggota militer. ‘Panglima Tertinggi (bagi) militer’ adalah warga sipil yang dipilih oleh pemilihan umum yang demokratis untuk memberi perintah kepada pimpinan militer atas nama rakyat,” imbuhnya. (hops)
« Prev Post
Next Post »