Menjawab hal tersebut, pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe beranggapan bahwa dalam konteks politik, kritik merupakan hal yang biasa. Kritik justru merupakan perhatian partai pengusung terhadap kinerja pemimpin yang dipilih.
Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia tersebut mengatakan bahwa kritik yang disampaikan tak mungkin berujung pada jarak antara Jokowi dan PDI Perjuangan.
“Jokowi lahir dari PDIP. Secara moril (PDIP) harus bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan Jokowi,” kata Ramses.
Meski demikian, dia juga mengingatkan agar PDIP tidak lepas tangan terhadap kebijakan yang diambil Jokowi. Bila hal ini terjadi, sama saja partai telah lepas tangan dan sikap ini akan mempengaruhi pilihan rakyat pada 2024 nanti.
Tak jauh berbeda, menurut Pengamat Politik Boni Hargens, kritik yang dilontarkan politikus PDIP kepada pemerintahan Presiden sebagai hal yang biasa-biasa saja dan justru sesuatu yang sehat dalam demokrasi.
“Saya kira tidak ada masalah. Kritik yang mereka sampaikan itu dalam kapasitas sebagai DPR terhadap pemerintah. Yang paling penting, PDIP sebagai partai selalu solid mendukung pemerintah,” kata dia.
Kritik sebagai check and balance
Sementara itu, PDIP menyatakan bahwa partai selalu mendukung pemerintahan Jokowi. Begitupun dengan Puan Maharani. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah murni merupakan salah satu amanat tugas sebagai lembaga legislatif yang wajib melakukan fungsi pengawasan dengan baik.
Hal tersebut disampaikan oleh Politikus PDI Perjuangan Ario Bimo. Dia menegaskan bahwa Puan memiliki prinsip untuk menjaga jalannya pemerintahan Jokowi yang diusung partainya.
“Mbak Puan membela pemerintah dengan cara yang benar. Bukan sebagai pegawai pemerintah atau undergo pemerintah, tapi juga tidak memusuhi pemerintah loh. Mbak Puan berprinsip tidak akan ada yang bisa meruntuhkan Jokowi ataupun pemerintahan Jokowi,” kata Ario.
Pria yang menjabat anggota DPR RI itu pun mengatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh Puan ataupun perwakilan fraksi PDIP di DPR semata-mata untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
“Mbak Puan adalah sebagai seorang anggota DPR, Ketua DPR yang mendapatkan mandat rakyat, untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Satu pihak dia juga menjadi partai pengusung Pak Jokowi, yang mendapatkan mandat rakyat untuk melaksanakan jalannya eksekutif atau execute pemerintahan,” ucap Ario.
Dia pun memuji Puan yang menurutnya bisa menempatkan diri sebagai seorang anggota dan pimpinan DPR, dengan menjalankan fungsi check and balance. Puan, lanjut Ario, mampu memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan harapan rakyat.
“Jadi menurut saya tepat Mbak Puan menjalankan tugas dan tetap membela, mendukung pemerintah dengan cara yang benar dalam kaitan benar sesuai dengan amanah, dan benar menurut aturan undang-undang yang ada. Itu yang saya kira saat ini dilaksanakan Mbak,” Ario menjelaskan.
Menurutnya, kontroversi yang terjadi selama satu tahun kemarin wajar terjadi karena Puan masih melakukan konsolidasi internal DPR. Sedangkan pada tahun kedua dan berikutnya, Puan baru menjalankan fungsi DPR ini sebagai lembaga terhormat.
“Itu akan tercermin dari leadership Ketua DPR-nya dan pimpinan DPR-nya dan pimpinan komisinya di dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran yang mana itu adalah mitranya pemerintah, supaya demokrasi berjalan ke arah seimbang,” ujar Ario.
Pendapat sama diungkapkan oleh Masinton Pasaribu, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan. Menurut dia, DPR merupakan mitra pemerintah yang bertugas untuk menyuarakan keresahan rakyat.
“Mbak Puan sebagai Ketua DPR. DPR itu kan menjadi mitranya pemerintah. Nah selain mitra, fungsi DPR juga adalah menyuarakan apa yang menjadi fenomena atau dinamika atau keresahan dari publik. Nah jadi yang disampaikan oleh Mbak Puan itu masih tahap, rahanah sebagai ketua DPR, sebagai parlemen,” kata Masinton.
Dia mencontohkan kritik yang dilontarkan DPR terkait kebijakan PPKM. Menurut Masinton, kritik seperti ini harus disampaikan karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.
“Umpama penerapan PPKM yang dikritisi Mbak Puan, itu kan berangkat dari keresahan masyarakat. Kok PPKM ini jadi alat merepresif masyarakat gitu loh. Kok enggak keliatan persuasif. Sebagai ketua DPR ya harus menyampaikan itu dong,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Masinton, mengkritisi berarti memberikan masukan pada pemerintah karena pemerintah harus dibantu.
“Enggak bisa mereka (pemerintah) kerja sendiri, mana yang belum pas kan harus diberitahu, harus diingatkan. Jadi apa yg disuarakan oleh Mbak Puan itu masih ranah sebagai Ketua DPR, suara-suara masyarakat. Itu bagian dari mendengar suara masyarakat. Terus kemudian disampaikan ke pemerintah sebagai eksekutif, pelaksana,” ucap Masinton.
Laporan: Mela
« Prev Post
Next Post »