Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, menganalisis bahwa kemungkinan besar Pillres 2024 mendatang hanya akan menjadi pesta bagi parpol alias partai politik koalisi Presiden Jokowi.
Menyadur darri terkini.id, analisis Refly Harun itu muncul setelah PAN alias Partai Amanat Nasional resmi bergabung dengan koalisi Presiden Jokowi sehingga kini partai oposisi yang tersisa hanyalah PKS dan Demokrat.
Bahkan, Refly Harun menebak bahwa PKS dan Demokrat terancam tidak bisa ikut Pilpres 2024 lantaran tidak bisa bisa mengajukan calon.
“Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam koalisi pemerintahan, baru berarti kalau dikaitkankan dengan eksistensi partai luar istana yang saat ini terancam tidak bisa ikut dalam Pilpres 2024 lantaran tidak bisa mengajukan calon, dalam hal ini PKS dan Demokrat,” terang Refly Harun dalam kanal YouTube yang dikutip pada Senin, 30 Agustus 2021.
“PKS dan Demokrat kalau digabungkan kan kursinya hanya 104, sementara kursi minimal adalah 115,” tambahnya.
Lantaran kurangnya jumlah kursi inilah akhirnya membuat Demokrat dan PKS, kata Refly, terancam tak bisa ikut Pilpres 2024 dan tak bisa mengajukan calon presiden.
Untuk itu, Refly menyebut bahwa Pilpres 2024 ke depannya hanya akan menjadi pesta bagi para parpol koalisi Presiden Jokowi.
Pasalnya, sampai saat ini Presiden Jokowi telah berhasil menggandeng tujuh partai politik yang sudah lolos dan memiliki kursi di DPR.
“Maka secara teoritis, Pilpres ke depan hanya pesta di antara tujuh partai tersebut, baik dengan skenario amandemen maupun skenario tidak amandemen.”
Selain itu, bergabungnya PAN dalam koalisi Presiden Jokowi dinilai sebagai kekuatan baru untuk bisa memperpanjang kekuasaan hingga 2027.
“Dengan tujuh partai yang sudah dikuasai tersebut, tujuh partai tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan PDIP bisa saja membuat Pilpres di ntara mereka saja, baik yang sungguhan maupun pura-pura.”
Refly Harun menilai bahwa akan ada skenario baru soal dinamika partai politik menuju Pilpres 2024 jika berdasar pada gabungnya PAN dalam koalisi Presiden Jokowi.
Besarnya kekuatan dari partai koalisi Jokowi itu ahkan sudah memungkinkan untuk Presiden Jokowi mengubah konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan hingga 2027 atau jabatan tiga periode.
“Dengan amunisi tambahan dari PAN, Presiden Jokowi sudah menguasai MPR dan hanya butuh tiga suara lagi untuk mengubah konstitusi,” pungkasnya. (suara)
« Prev Post
Next Post »
