Menurutnya, pemerintah seolah menginginkan adanya kasus kematian dalam jumlah tertentu demi melindungi kepentingan bisnis dari pihak-pihak yang menyokong pemerintah yang berkuasa saat ini.
Dia berbicara hal itu, Senin, 9 Agustus 2021, kepada wartawan Forum News Network (FNN), Hersubeno Arif, dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official.
"Karena yang dihitung orang adalah dalam bentuk sinis. Pemerintah ingin orang Indonesia mati berapa supaya bisnis nggak mati, kira-kira begitu hitungannya kan? Jadi udah terlalu teknis," katanya.
Rocky Gerung kemudian menyoroti klaim pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut-sebut meroket sebesar 7,07 persen pada kuartal kedua 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
Sayangnya, menurutnya, klaim tersebut sangat berbanding terbaik dengan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi maupun kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang tak menentu.
"Walaupun diklaim pemerintah terus-menerus, fakta di lapangan adalah kesulitan ekonomi sama kesulitan kesehatan. Memang di Jawa (kasus Covid-19) menurun, tetapi kematiannya tetep tinggi. Di luar Jawa naik terus, harusnya Airlangga yang disorot karena Airlangga yang mengendalikan tanggung jawab," ujarnya.
Rocky Gerung berpendapat, sejak awal PDIP telah memilih 'petugas partai' yang salah untuk diusung sebagai Presiden RI dalam dua periode kepemimpinan terakhir.
Dia juga mempertanyakan alasan Presiden Jokowi sebagai 'petugas partai' PDIP yang menunjuk Airlangga Hartarto sebagai koordinator penanganan pandemi Covid-19 di luar Jawa dan Bali dan tidak menegurnya ketika kasus di luar Jawa melonjak drastis.
"Saya kira musti fair, PDIP memang berantakan karena memilih petugas partai yang salah. Tapi petugas partai yang salah itu juga memilih petugas kabinet yang salah yaitu Airlangga. Dia komandan di luar Jawa kok justru pusat epideminya pindah ke luar Jawa? Jadi tanya kepada Airlangga, jangan diem-diem doang," katanya.
Rocky Gerung mengingatkan kepada publik bahwa dalam sebuah kabinet, semua elemen yang ada di dalamnya bertanggung jawab secara kolektif terhadap sebuah permasalahan.
Dia juga mengingatkan kembali terhadap pernyataan Presiden Jokowi ketika melantik menteri-menterinya bahwa kebijakan yang diambil oleh para menteri haruslah mengacu pada kebijakan presiden.
"Karena itu kita mesti ingatkan terus, satu paket dalam kabinet itu bertanggung jawab. Supaya publik juga ngerti bahwa Pak Jokowi bilang 'Tidak ada kebijakan menteri, kebijakan semua adalah kebijakan presiden karena kabinet presidensial'. Ya itu, Jokowi memang di atas segala-galanya bertanggung jawab," ujar dia.
Rocky Gerung juga berpendapat, banyak publik mulai berpikir tentang dugaan adanya sesuatu hal yang disembunyikan oleh pemerintah pusat terkait kepentingan bisnis di balik gagalnya penanganan pandemi Covid-19.
Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 hingga menghasilkan angka ratusan ribu kematian merupakan preseden buruk terhadap citra pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Dan orang mulai berpikir bahwa ada hal yang disembunyikan oleh Istana, satu kepentingan bisnis yang makin lama makin terbuka soal bisnis obat, macem-macem itu. Masak pemerintah selama satu setengah tahun gak bisa kendalikan bahkan menghasilkan 100.000 kematian? Buruknya di situ tuh citra pemerintah," pungkas Rocky Gerung.
Laporan: Reko Suroko
« Prev Post
Next Post »
