Menurutnya, dua tema lomba yakni ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’, berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
“Lomba dengan dua tema yang khusus dikaitkan dengan Islam itu menunjukkan BPIP tidak sensitif dan tidak peka terhadap situasi kejiwaan masyarakat kita yang sedang dilanda pandemi Covid-19 sekarang ini,” kata Lieus, dilansir dari netralnews.com pada Selasa, 17 Agustus 2021.
Lieus berpendapat, lomba tersebut bukan saja tidak relevan dengan situasi saat ini, tapi juga sangat memojokkan Islam seolah-olah umat Islamlah yang paling bermasalah dengan Pancasila.
“Padahal negeri ini lahir dan diproklamasikan kemerdekaannya atas jasa dan perjuangan tokoh-tokoh Islam di samping juga oleh tokoh-tokoh yang beragama lainnya,” ujar Koordinator Forum Rakyat itu.
Seharusnya, tambah Lieus, kalau mau adil dan memang berittikad untuk mempersatukan bangsa, tema lomba itu tak hanya mengaitkannya dengan hukum Islam, tapi juga dengan hukum agama lain yang diakui di Indonesia seperti Buddha, Hindu, Kristen maupun Konghuchu.
“Dengan demikian muncul kesan lomba ini memang dimaksudkan untuk mendiskreditkan Islam. Tapi sebetulnya itu juga tidak perlu. Untuk apa? Sudah 75 tahun kita merdeka dan selama ini tidak ada masalah mengenai hormat bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya itu,” ungkapnya.
Lieus mengaku tidak habis pikir bagaimana ide lomba seperti ini bisa muncul dari lembaga sekelas BPIP yang dihuni oleh tokoh-tokoh kaliber nasional dan bergaji sangat besar itu.
“Saya jadi ingin tau siapa sesungguhnya pencetus ide lomba ini dan apa tujuan dari lomba tersebut. Sungguh sangat disayangkan lomba seperti itu bisa lahir dari orang-orang yang gajinya setara dengan Direktur BUMN itu,” katanya.
Ditegaskan Lieus, saat ini sangat tidak relevan mempertentangkan Pancasila dengan Islam atau memperhadap- hadapkan Nasionalisme dengan agama.
“Republik Indonesia ini sudah 76 tahun merdeka. Dan kemerdekaan itu diperjuangkan dan diraih atas kerjasama semua orang tanpa membedakan ideologi politik maupun agamanya. Kenapa sekarang mesti diungkit-ungkit lagi? Seolah tak ada hal lebih penting yang harus dikerjakan bangsa ini,” tegasnya.
Mestinya, lanjut Lieus, akan lebih baik kalau para anggota BPIP yang bergaji besar itu ikut membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mencarikan solusi bagi mengatasi kesulitan rakyat akibat pandemi Covid-19.
“Kalau itu dilakukan, barulah BPIP terasa manfaatnya untuk rakyat,” pungkas Koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak) itu.
(*)
« Prev Post
Next Post »
