“Tentunya diplomasi Indonesia bekerja siang malam untuk mengamankan vaksin bagi masyarakat Indonesia baik melalui cara bilateral maupun multilateral,” katanya pada Kongres Jaringan Diaspora Indonesia Global ke-6, yang diadakan secara virtual, Sabtu, seperti yang dikutip TEMPO.CO.
Dia juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat dorongan vaksinasi. Pada saat yang sama, mempertahankan pembatasan mobilitas untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di tanah air.
Berbicara mengenai program vaksinasi, Menlu mengatakan hingga saat ini Indonesia telah menyediakan lebih dari 80 juta dosis vaksin, atau mencakup sekitar 28,6 persen dari total penduduk melalui program imunisasi.
“Indonesia tercatat sebagai negara terbesar ke-10 yang telah mendistribusikan lebih dari 80 juta dosis vaksin,” kata Marsudi.
Di tengah kelangkaan pasokan vaksin saat ini, pengadaan vaksin mengalami tantangan, kata menteri. Namun, pemerintah terus melakukan upaya serius untuk mengamankan dosis bagi Indonesia untuk memastikan terpenuhinya pasokan dalam negeri, tambahnya.
Lebih lanjut, Menlu menyoroti kesenjangan distribusi vaksin global yang masih relatif luas, dengan mengatakan kepemilikan vaksinasi masih terpusat di negara maju.
Data WHO
“Kami melihat data dari World Health Organization (WHO) rata-rata diberikan 104 dosis vaksin per 100 orang di negara maju, melebihi jumlah penduduk, sedangkan 29 negara berpenghasilan rendah hanya memiliki dua dosis vaksin per 100 orang,” kata dia.
Selain itu, di Amerika Utara dan Eropa persentase vaksin yang diberikan telah mencapai 87,12 persen dan 91,21 persen dari total populasi, sedangkan di Afrika telah mencapai 5,46 persen dan di ASEAN 27,97 persen dari populasi, jelasnya.
“Jika ketimpangan ini terus berlanjut, maka akan sulit bagi kita membayangkan bahwa pandemi ini akan segera berakhir,” tambahnya.
Oleh karena itu, Marsudi mengatakan akan terus mengadvokasi kesetaraan akses vaksin untuk semua negara di dunia, terutama negara berkembang, melalui perannya sebagai salah satu Co-Chairs of the COVAX AMC Engagement Group bersama Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Nasional Kanada.
Laporan: Reko Suroko
« Prev Post
Next Post »
