Ajakan itu dikatakan Affandi dia serukan melalui poster berjudul "HMI Bersama Rakyat Memanggil Revolusi Indonesia 2021".
"Iya benar, kami menyebar poster yang di dalamnya ada seruan. 'Jokowi Harus Turun. Rakyat Berdaulat, Bentuk Pemerintahan Sementara, Selamatkan Demokrasi Indonesia Untuk Indonesia Menang,'" kata Affandi, dilansir dari CNNIndonesia.com, Jumat, 2 Juli 2021.
Affandi menggarisbawahi, revolusi memang harus dilakukan saat melihat kondisi bangsa saat ini. Mengingat, kata dia, keterpurukan bangsa tak hanya terjadi di satu sisi tetapi terjadi secara multidimensi.
"Di mana utang luar negeri telah mencapai Rp 6.500 triliun, kemiskinan kian meningkat, hingga nasib pendidikan yang tidak jelas," kata Affandi.
Affandi menilai keterpurukan negara ini ini tak hanya terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini, tetapi telah terjadi bahkan sejak awal Jokowi menjabat.
"Yang sebenarnya bukan baru terjadi karena pandemi. Tapi sebenarnya sudah terjadi dan tercatat, kalau mau objektif dan jujur, sejak Jokowi memimpin 2014," kata dia.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.
"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar," tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020 dikutip CNNIndonesia.com, Rabu, 23 Juni 2021.
Sebagai catatan, per April 2021, Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.527,29 triliun atau 41,18 persen terhadap PDB.
Sebelum kritik HMI, Presiden Jokowi menanggapi santai kritik dari BEM UI yang menjulukinya sebagai 'The King of Lip Service'.
Jokowi memahami kritikan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi, dan ia meminta pihak kampus tidak menghalangi hal tersebut.
"Ya, saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik ini ya boleh-boleh saja. Universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi dalam rekaman video yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa, 29 Juni 2021.
Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesopanan.
Rasio Utang RI
Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan proyeksi rasio utang Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Hal ini berdasarkan ramalan dari Dana Moneter Internasional (IMF)
"Proyeksi utang publik (Indonesia) rendah," ucap Yustinus dalam Diskusi MEK PP Muhammadiyah: Tafsir Keadilan dalam Rancangan Tarif PPN, Kamis, 24 Juni 2021.
Yustinus menjelaskan proyeksi IMF menunjukkan utang publik Indonesia naik sekitar 8 persen menjadi 38,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2020. Meski naik, tetapi angkanya masih rendah dibandingkan dengan negara lain.
Ia mencontohkan IMF memproyeksi utang publik Vietnam pada 2020 mencapai 46,6 persen dari PDB, China 61,7 persen dari PDB, Korea 48,4 persen dari PDB, Amerika Serikat (AS) 131 persen dari PDB, dan Jepang 266,2 persen dari PDB.
(*)
« Prev Post
Next Post »
