Survei Litbang Kompas pada Juli 2021 menunjukkan sebanyak 60,7% responden masih meyakini bahwa pemerintah akan mampu mengendalikan Covid-19. Persentase ini cenderung turun bila dibandingkan dengan masa awal pandemi.
Kendati demikian, pemerintah tak boleh lengah menjaga tren kepercayaan masyarakat tersebut. Pasalnya, keberhasilan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi sangat bergantung kepada keyakinan publik.
Menurut Gun Gun Heryanto, pengajar Komunikasi Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, kecenderungan penurunan tingkat keyakinan masyarakat pada pemerintah dalam pengendalian pandemi terjadi, salah satunya karena pengelolaan komunikasi publik yang belum optimal.
“Ada kecenderungan narasi yang disampaikan para pejabat justru mematik perdebatan yang tak perlu. Padahal, semestinya mereka menyampaikan pesan yang ajeg dan saling menguatkan,” kata Gun Gun pada Selasa, 27 Juli 2021.
Komunikasi tersebut, sambung dia, bisa dioptimalkan dengan menyusun basis data yang akurat. Pasalnya, sejumlah analisis memperlihatkan bahwa masyarakat cenderung tidak mempercayai data yang disajikan oleh pemerintah.
“Kalau distrust meningkat, pemerintah akan butuh waktu lebih lama untuk mengatasi pandemi ini. Ketidakyakinan itu juga akan menimbulkan efek bola salju di ranah sosial politik yang rawan dimanfaatkan oleh penumpang gelap yang memiliki tujuan tertentu,” ujar Gun Gun.
Transparansi dan Akuntabilitas Data
Hal senada diutarakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa potensi penurunan kepercayaan harus dicegah dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik serta proses yang bisa dipercaya masyarakat.
Persoalan data pun sempat dibahas oleh Puan, terutama terkait perkembangan Covid-19. Dia menekankan penurunan jumlah testing di saat krusial dengan jumlah kasus harian yang juga menurun, jangan sampai menimbulkan hoaks bahwa jumlah kasus harian tersebut turun karena testing yang diturunkan.
“Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi,” ujar Puan melalui pernyataan tertulis yang diterima BentengSumbar.com, Jumat, 30 Juli 2021.
Menko PMK periode 2014-2019 juga mengimbau agar testing ditingkatkan secara nasional sekaligus perlu dimonitor per daerah. Selain itu, target testing di daerah level 4 dan zona merah harus lebih besar.
Di sisi lain, dia meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengungkap data penanganan Covid-19 secara transparan. Koordinasi antara pusat dengan daerah pun harus terus diperkokoh.
Selain itu, dia juga mengimbau agar pemerintah dapat memberikan data yang kredibel. Menurut dia, penanganan pandemi harus berdasarkan ilmu pengetahuan dengan memakai indikator yang sesuai konsensus sains dan medis.
Hal sama juga diungkapkan oleh Dicky Budiman, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia. Dia turut mendesak pemerintah untuk melakukan transparansi data Covid-19 di tengah adanya dugaan pemerintah mengurangi testing demi membuat kasus di Indonesia terkesan mengalami penurunan.
Tak hanya itu, terkait transparansi data Covid-19, kelengkapan data pun menjadi perhatian penting. Menurut Kolaborator Saintis Laporcovid-19 Iqbal Elyzar, saat ini masih ada data kasus yang belum lengkap, salah satunya di Jawa Tengah yang tidak dilengkapi dengan data testing dan tracing.
Menjawab hal tersebut, dalam sebuah kesempatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah menyadari bahwa transparansi dan akuntabilitas data Covid-19 sangat lah penting. Akan tetapi, kendala yang terjadi sekarang adalah ego sektoral dalam pengumpulan data.
Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi, terutama dalam memperbarui data seperti bed occupancy ratio dan penyerapan anggaran.
Pemerintah Terus Bekerja
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pemerintah saat ini terus berupaya dan bekerja keras dalam menghadapi tantangan penanganan Covid-19 yang tidak ringan.
Dia pun menyatakan bahwa pemerintah optimis mampu mengatasinya dengan kerja keras bersama komponen bangsa lainnya dari pusat sampai daerah.
“Memang butuh waktu untuk menanganinya dengan usaha ekstra dan kepatuhan serta kedisiplinan yang tinggi seluruh bangsa,” ucap Pramono.
Terkait ketidakpuasan sebagian kalangan masyarakat terhadap kebijakan dalam mengatasi pandemi, pemerintah mengaku menyadarinya. Hal ini disampaikan oleh Juri Ardiantoro, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan.
Menurut dia rasa tidak puas tersebut wajar terjadi karena faktanya angka penularan Covid-19 masih tinggi. Pada saat yang sama, PPKM Darurat berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat.
“Pemerintah terus bekerja keras mengendalikan situasi dan memperbaiki kebijakan serta eksekusi lapangan sesuai dengan dinamika dan perkembangan pandemi,” kata Juri.
Laporan: Mela
« Prev Post
Next Post »
