Mega dan Rachma sama-sama putri Sang Proklamator Sukarno dengan Fatmawati. Urutannya, Guntur Soekarnoputra adalah putra sulung, disusul Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan Guruh sebagai putra bungsu.
Dihimpun dari catatan pemberitaan detikcom hingga Sabtu, 3 Juli 2021, awal perbedaan sikap politik Rachmawati dengan kakak perempuannya itu terjadi setelah Megawati memutuskan masuk PDI pada era Orde Baru.
Rachmawati tak setuju Mega masuk PDI
Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto melebur PNI, partainya Sukarno, ke dalam PDI bersama-sama partai lainnya. Ada pula partai-partai islamis yang dilebur ke dalam PPP. Golkar menjadi partai berkuasa.
Diberitakan detikX, putra tertua Sukarno, yakni Guntur, telah membuat kesepakatan dan disepakati adik-adiknya. Isi kesepakatan itu adalah putra-putri Sukarno tidak akan berpolitik sebagai bentuk kekecewaan terhadap Soeharto, yang melebur PNI ke PDI. Namun akhirnya Megawati bersedia masuk PDI pada 1980-an.
Rachmawati sempat bertanya langsung, tapi Megawati hanya diam seribu bahasa. Ia curiga diajaknya trah Sukarno ke arena politik merupakan skenario orang dekat Soeharto, Jenderal LB Moerdani, untuk melemahkan kekuatan Islam.
"Harus digarisbawahi bahwa ajaran Bung Karno itu tidak untuk satu golongan, namun untuk banyak golongan," kata Rachmawati kepada detikX di kediamannya, Jalan Jatipadang Nomor 54, Jakarta Selatan, pada 2017.
Rachmawati pro-Gus Dur
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) lengser pada 2001. Rachmawati berpihak pada Gus Dur. Pada masa-masa selanjutnya, Rachmawati pernah keras sekali menilai Megawati. Dalam konteks yang lain, Rachmawati menyebut Megawati pernah makar terhadap Gus Dur.
"Kalau mau bicara secara objektif, yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarnoputri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan memilih Chaeruddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Megawati melakukan insubordinasi pembangkangan terhadap Presiden. Dia melakukan apa yang dipilih adalah Bimantoro (Surojo Bimantoro)," kata Rachmawati di kediamannya, Jalan Jatipadang Nomor 54, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 13 Mei 2019.
PDIP tentu saja membantahnya. Saat itu, PDIP menjelaskan Megawati sebagai wakil presiden dari Presiden Gus Dur berhak mengajukan nama pejabat lingkungan pemerintahan.
Dikutip dari detikX, Rachmawati marah kepada Megawati saat menjadi presiden karena mengeluarkan kebijakan release and discharge (surat keterangan lunas) bagi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kebijakan itu paling banyak menyedot keuangan negara.
Karena itu pula, Rachmawati berupaya melakukan perlawanan terhadap Megawati dengan mendirikan Partai Pelopor. Partai ini mendapatkan tiga kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum 2004.
Rachmawati jarang bertemu dengan Megawati. Apalagi setelah Jokowi diusung PDIP menjadi calon presiden melawan Prabowo.
Rachmawati dukung Prabowo di Pilpres 2019
Pada 2014, Rachmawati masuk ke Partai Gerindra setelah masuk NasDem. Sebelum keluar dari NasDem, yang saat itu mendukung Jokowi, Rachmawati sempat menerima Prabowo di kediamannya pada 16 Mei 2014. Seusai rekapitulasi Pilpres 2014, Rachmawati tampil mendeklarasikan Front Pelopor mengawal gugatan Pilpres di MK. Dia mendukung gugatan Prabowo-Hatta Rajasa, yang merasa dicurangi pada Pilpres 2014 kala itu.
Rachmawati mendukung pencapresan Prabowo, sedangkan di seberang jalan ada Megawati yang mendukung Jokowi. Lanjut ke Pilpres 2019, Rachmawati juga tetap mendukung Prabowo-Sandiaga Uno.
Rachmawati pernah ditangkap terkait makar
Rachmawati sempat kena tangkap jelang Aksi Bela Islam Jilid 3 pada 2 Desember 2016, atau disebut sebagai Aksi 212. Dia ditangkap bersama tokoh-tokoh lain, antara lain Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, hingga Sri Bintang Pamungkas. Rachmawati bersama delapan orang lain menjadi tersangka dugaan perencanaan makar.
(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
