BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Umum Partai Rakyat, Arvindo mendesak Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia meminta maaf terkait kisruh pemberangkatan jamaah haji Indonesia yang sampai saat ini tidak jelas juntrungannya.
"Jika kita simak dengan seksama, statment yang diucapkan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR RI sebenarnya hal yang normatif sekali dan seharusnya tidak ditanggapi dengan sembarangan oleh Dubes Arab Saudi," ungkapnya, Senin, 7 Juni 2021.
Ia justru menilai sikap Dubes Arab Saudi terlalu reaksional dan offside.
"Sikap yang terlalu reaksional itu terkesan offside. Tidak mencerminkan budaya Islam yang seharusnya selalu mengedepankan tabayun," pungkasnya.
Menurutnya, urusan haji itu bukan urusan yang bisa dilakukan secara gelagapan, terutama di kondisi yang masih tidak menentu oleh sebab pandemi covid-19 ini.
"Urusan Haji ini urusan besar tidak bisa disiapkan hanya dalam waktu 1-2 bulan. Masa urusan umat mau disamakan dengan persiapan pagelaran acara pentas seni skala kelurahan," terangnya.
Ia menyarankan, sebaiknya Dubes Saudi segera meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena telah membuat gaduh urusan haji ini.
"Kami mengimbau untuk tidak menggoreng dan memanipulir isu haji ini kemana-mana. Ini waktu yang tepat untuk melakukan sinergitas. Tenaga persatuan kita harus digunakan untuk hal-hal yang lebih positif bagi kemajuan republik ini," tutupnya.
Sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Essam bin Abed al-Thaqafi meluruskan kabar perihal kuota haji 2021.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani tertanggal Kamis 3 Juni 2021, Dubes Essam menjelaskan bahwa Arab Saudi "belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini."
Isi surat itu ditujukan untuk menyanggah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan yang sebelum menyatakan bahwa Indonesia tidak mendapatkan kuota haji dari Arab Saudi.
Essam menjelaskan dalam suratnya bahwa pernyataan Sufmi dan Ace, "yang menyebutkan adanya (11) negara yang telah memperoleh kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi pada tahun ini, dan Indonesia tidak termasuk dari negara-negara tersebut" adalah tidak benar, begitupun juga dengan pemberitaan media yang mengutip pernyataan kedua anggota dewan itu.
"Dalam kaitan ini, saya ingin memberitahukan kepada Yang Mulia, bahwa berita-herita tersebut tidaklah benar dan hal itu tidaklah dikeluarkan oleh otoritas resmi Kerajaan Arab Saudi, disamping itu otoritas yang berkompeten di Kerajaan Arab Saudi - hingga saat ini- belum mengeluarkan instruksi apapun berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun ini, baik bagi para— jamaah haji Indonesia atau bagi para jamaah haji lainnya dari seluruh negara di dunia," jelas Dubes Essam dalam surat tersebut.
Ia juga menjelaskan "agar kiranya dapat melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak Kedutaan atau otoritas resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia, guna memperoleh informasi dari sumber-sumber yang benar yang dapat dipercaya."
Penulis: ASW/RED
« Prev Post
Next Post »