Haji 2021 Batal! Sebut Jokowi Tak Miliki Sense of Rukun Islam, Mantan Menteri Era SBY: Presiden Lebih Mesra ke Beijing

BENTENGSUMBAR.COM - Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan haji 2021 terus menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Kali ini gelombang kritikan pedas datang dari Partai Ummat.

Melansir Galamedianews, Wakil Ketua Umum Partai Ummat, MS Kaban menyatakan kebijakan itu yang paling buruk dalam sejarah Republik Indonesia.

“Pembatalan haji oleh Pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi merupakan keputusan paling buruk dalam sejarah Kemenag RI. Ini keputusan yang tidak masuk akal terlihat nyata Presiden Jokowi tidak memiliki sense of rukun islam. Menag RI berkuasa tapi tak bermanfaat untuk ummat muslim,” kata MS Kaban lewat akun Twitter-nya, @MSkaban3, Sabtu, 5 Juni 2021.

Menteri Kehutanan pada era SBY ini mengatakan, selama ini, hubungan ummat Islam Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi terjalin cukup harmonis.

Namun kini pemerintahan Jokowi malah lebih berpihak kepada China.

“Hub kultural Ummat muslim Indonesia dgn pemerintah Kerajaan Saudi Arabia sepanjang sejarah NKRI cukup mesra harmonis kenapa di Era Jokowi petugas partai PDIP jadi Presiden lebih mesra ke Beijing RRC Komunis. Masih ada waktu Pres Jokowi tinjau ulang keputusan batal haji 2021,” katanya

Ia pun menyebutkan, haji adalah rukun Islam ke-5. Belum lagi, masyarakat yang telah bertahun-tahun menabung dan telah lunas bayar.

Namun sayangnya, kini dua kali pemerintah tidak memberangkatkan haji.

“Presidennya dan Menag tidak punya kemampuan berangkatkan rakyatnya sendiri. Kalau sudah tak mampu ngapain jadi penguasa hanya bikin dosa. Istikharahlah untuk resign?” cetus MS Kaban.

Dia kemudian menyindir pemerintah yang kerap sesumbar tentang pertumbuhan Ekonomi 7 persen.

“Memberangkatkan hajji saja tak mampu kok mimpi pertumbuhan ekonomi 7 %,piye bu SMI. Uang hajji invest kemana tuh. Invest harusnya untung kok jadi buntung,” celetuknya.

“Pembatalan haji muslim RI tanpa dalil yang kuat hujjahnya apakah tidak termasuk perbuatan haram karena haji hukumnya wajib bagi yang mampu."

"Ulama Nahdiyyin perlu bahsul masail, agar tidak jadi fitnah untuk Nahdiyyin apalagi Menag dari kaum Nahdiyyin.Cinta ulama yang haq ikuti fatwanya,” tutupnya.

Seperti diketahui pemerintah memutuskan untuk tidak mengirim jemaah pada ibadah haji 2021. Keputusan yang diambil itu merupakan yang kedua kalinya berturut-turut sejak 2020.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan pertimbangan itu, di antaranya, lantaran pandemi Covid-19 yang belum berlalu di berbagai belahan dunia, termasuk Arab Saudi, sehingga dapat mengancam keselamatan jemaah.

(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News