Surat itu diunggah di akun Twitter resmi mereka, @kaderhijaumu pada Sabtu, 12 Juni 2021.
Kader Hijau Muhammadiyah adalah organisasi yang fokus merespons isu ekologi, sosial, dan politik.
Surat Kader Hijau Muhammadiyah tersebut merespons tes wawasan kebangsaan (TWK) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang penuh kontroversi.
TWK adalah bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana amanat Undang-Undang KPK hasil revisi (UU Nomor 19 Tahun 2019).
Namun, TWK ramai dikritisi publik karena 75 pegawai yang dikenal berintegritas dan punya rekam jejak membongkar kasus-kasus besar justru tidak lolos tes. Satu di antaranya penyidik senior, Novel Baswedan.
Spekulasi yang menyebut KPK sedang dilemahkan ramai dibicarakan publik meski dibantah oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Presiden Jokowi sempat meminta agar pegawai yang tak lolos TWK dibina karena hasil TWK tidak boleh merugikan pegawai.
KPK seolah menaati perintah itu dengan menyaring 24 dari 75 pegawai untuk dibina, sementara 51 pegawai lainnya dinyatatakan nilainya sudah 'merah' sehingga tak mungkin lagi dibina.
Kader Hijau Muhammadiyah melihat ini sebagai pembangkanan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap perintah Jokowi. Melalui surat terbuka, Kader Hijau Muhammadiyah menuntut 5 poin kepada Jokowi.
1. Mendesak Jokowi membebastugaskan Firli Bahuri karena tak mengindahkan imbauan Presiden.
2. Mendesak Jokowi mengaktifkan kembali 75 pegawai KPK yang tak lolos KPK.
3. Meminta Jokowi memperkuat KPK sesuai amanat konstitusi.
4. Mendesak Jokowi untuk menjamin independensi KPK.
5. Mendesak Jokowi memberantas segala bentuk korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu.
Teranyar, Firli Bahuri dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Bareskrim Polri soal dugaan gratifikasi yang diterimanya dalam bentuk diskon harga sewa helikopter.
Sumber: Pikiran Rakyat
« Prev Post
Next Post »