Begitu yang disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi yang mendukung penuh seruan yang disampaikan Rizal Ramli.
Menurut Muslim, buzzeRp sejatinya sampah demokrasi. Bau busuk kekuasaan dalam tata kelola pemerintahan yang dilakukan serampangan dan amburadul membuat negeri semakin terpuruk dan lambat bangkit.
"Karena kelemahan-kelemahan fundamental di rezim dibungkus dan ditutupi oleh rezim ini dengan buzzerRp. BuzzerRp itu pun dibiayai oleh keuangan negara. Dari mana lagi sumber dana untuk bayar buzzerRp itu kalau bukan dari keuangan negara. Oleh karena pengeluaran untuk buzzerRp atau influencer itu harus dihentikan dan dana yang cair untuk itu segera diaudit," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu, 16 Juni 2021.
Penggunaan buzzerRp sendiri, lanjut Muslim, merupakan bukti kegagalan komunikasi politik yang dilakukan rezim Presiden Joko Widodo.
"Kalau rezim ini on the track dan sesuai konsitusi, amanat rakyat dan tujuan negara ini didirikan, maka tata kelola pemerintahan tidak perlu sewa jasa buzzerRp. Karena rezim secara otomatis pasti didukung oleh rakyat," imbuhnya.
"BuzzerRp itu adalah benteng rezim bobrok untuk kelabui publik. Dan pantas disebut sampah demokrasi," sambung Muslim melanjutkan.
Sehingga, seruan Rizal Ramli perlu didukung untuk memperbai negeri agar publik disuguhi fakta-fakta atas apa yang sebenarnya terjadi guna mencari jalan perbaikan dan menyelamatkan negeri.
"Bukan ditutup-tutupi dengan buzzerRp. Ayo bersuaralah secara kritis di medsos secara bersama-sama, apa adanya untuk perbaikan dan kemajuan negeri ini. Revolusi untuk perubahan dan perbaikkan negeri ini dimulai dari jari-jari kita semua. Ayo," ucap Muslim Arbi.
Tokoh bangsa yang juga ekonom senior, Dr. Rizal Ramli sebelumnya menyebutkan, buzzeRp adalah sampah demokrasi.
Bahkan, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur yang akrab disapa RR itu mengatakan, jumlah buzzerRp yang membela kepentingan rezim mencapai 100 ribu orang atau akun. 1 juta tweets, IG, Facebook per hari. Mereka digerakkan oleh pembina dan influenceRp.
Keberadaan buzzerRp tersebut menyerang setiap orang yang memberikan kritik ke pemerintah atau memuji para donaturnya.
Menurut RR, kondisi seperti ini merupakan demokrasi sampah. Seolah-olah pejabat yang dibela punya prestasi, nyatanya minim bahkan terlibat kasus korupsi.
(*)
« Prev Post
Next Post »