Sebelumnya, politikus Partai PDIP Muchamad Nabil Haroen mendesak pemerintah agar melakukan audit pada aliran donasi bagi warga Palestina.
Menurut Nabil, hebohnya perseteruan antara Israel-Palestina membuat berbagai pihak bermunculan melakukan galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap Palestina.
“Banyak sekali lembaga dan bahkan perseorangan yang menggalang dukungan dan menghimpun dana atas nama Palestina,” kata Nabil, dilansir dari Pikiran Rakyat.
“Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina, dengan melibatkan pihak terkait semisal duta besar atau wakil otoritas Palestina di Jakarta,” lanjutnya.
Melalui cuitan yang ia bagikan, Hilmi tampak setuju dengan usulan tersebut.
Akan tetapi, Hilmi juga mengingatkan bahwa tak hanya donasi Palestina yang harus diaudit melainkan segala macam bantuan yang menggunakan uang rakyat dan APBN.
“Saya setuju semua bantuan kemanusiaan diaudit, tidak hanya untuk Palestina, tapi juga untuk bantuan bencana lainnya yang berasal dari masyarakat,” cuit Hilmi, dikutip oleh terkini.id, Rabu 26 Mei 2021.
“Apalagi dana bantuan yang berasal dari APBN,wajib diaudit lebih mendalam,” lanjutnya.
Kemudian, Hilmi memberikan contoh bantuan yang ia maksudkan seperti dana bantuan sosial Covid-19 yang dibawahi oleh Kementrian Sosial.
“Termasuk (dana) Bansos Covid-19 yang kata PAK NB berpotensi merugikan negara ratusan T (triliun),” terangnya.
Source: terkini.id
« Prev Post
Next Post »
