Hal tersebut disampaikan untuk menanggapi keluhan penasehat hukum eks Sekretaris Umum FPI Munarman, yang mengaku ditolak penjaga Rutan Mapolda Metro Jaya saat hendak menjenguk kliennya.
"Penyidikan kasus terorisme itu berbeda hukum acara pidananya dengan kasus biasa. Jadi penyidik mempunyai waktu dalam mendalami. Dalam menelusuri kasus-kasus tersebut untuk konsentrasi, penyidik ingin fokus terhadap kasus tersebut. Jadi saya jawab alasannya (tidak bisa dijenguk) karena hukum acara pidana kasus terorisme itu berbeda," kata Kabag Penum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 30 April 2021.
Ramadhan mengatakan penyidik masih fokus memeriksa Munarman. Dia juga menyebut penyidik terus mendalami keterlibatan Munarman dalam jaringan teroris.
"Yang jelas, keterlibatannya adalah aksi terorisme. Sedang didalami keterlibatannya di mana. Mungkin sebelumnya ada peristiwa-peristiwa itu di daerah A, B, C, itu sedang dilakukan pendalaman. Tentunya, penyidik Densus akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, dan kita tunggu saja apa hasilnya nanti," jelasnya.
Sebelumnya, tim kuasa hukum Munarman tidak bisa menjenguk Munarman di Rutan Polda Metro Jaya, Kamis, 29 April 2021 kemarin. Mereka mengaku ditolak polisi yang bertugas menjaga rutan.
Salah satu pengacara Munarman, Ann Noor Qumar, mengatakan tidak ada penjelasan detail alasan pihaknya tidak diizinkan menjenguk Munarman. Dia hendak membawakan makanan serta koper isi pakaian ganti untuk Munarman.
Diketahui, Munarman ditangkap Densus 88 Antiteror Polri lantaran diduga terlibat dalam kegiatan baiat teroris di tiga kota. Penangkapan dilakukan Selasa, 27 April 2021, sekitar pukul 15.00 WIB. Polisi juga menggeledah eks markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat.
Source: detikcom
« Prev Post
Next Post »