Meskipun demikian lembaga ini tetap menjalankan fungsi dan tugasnya melayani dan menyelesaikan pengaduan konsumen sebagaimana diamanatkan UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Ada 8 BPSK di Sumbar dengan personil 104 orang yang belum jelas dan belum direalisasi anggarannya sampai sekarang, kata Ketua FK-BPSK Sumbar, Desemberius, SE, Jumat, 30 April 2021.
Untuk itu FK-BPSK Sumbar telah melayangkan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar tertanggal 20 April lalu dengan tembusan Dirjen PKTN Kementerian Perdagangan RI, Gubernur Sumbar dan Bakeuda Provinsi.
Surat yang ditandatangani oleh 8 Ketua BPSK Sumbar mempertanyakan Anggaran BPSK yang telah dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2021.
Kita tidak mendapat gambaran dan rincian yang jelas sebagai penerima hibah, kata Desemberius yang mengaku juga tidak pernah diajak untuk membahas sebelum disahkan anggaran untuk BPSK.
Surat bernomor istimewa itu, FK- BPSK Sumbar merujuk pada telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2018 tanggal 31 desember 2018 tentang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Selanjutnya keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 511-454-2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang wilayah kerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
Dengan demikian telah disediakannya anggaran operasional BPSK yang bersumber dari APBD
Provinsi Sumatera Barat untuk 11 (sebelas) BPSK Kab/Kota.
Mengambil momen peringatan dan perayaan Hari Konsumen Nasional tahun 2021 ini, kami (FK-BPSK) Provinsi Sumatera Barat mengharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat lebih optimal lagi dalam mengaplikasikan penyelenggaraan perlindungan konsumen khususnya pemberdayaan BPSK, sebut Desemberius.
Ada tiga hal yang diharapkan FK-BPSK Sumbar, yakni:
1. Memperjelas dan menerbitkan aturan pelaksanaan terkait dengan BPSK
sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
2. Memperjelas/membuat aturan, tugas-tugas dan pelaksanaan kegiatan BPSK berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 511-454-2018 tanggal 29 juni 2018 tentang wilayah kerja BPSK
Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat khususnya bagi BPSK yang wilayah
kerjanya melayani pengaduan konsumen yang berasal dari daerah Kab/Kota lain (wilayah kerja lebih dari satu).
Hal ini berkaitan dengan perencanaan anggaran standar operasional yang meliputi bagaimana dan dimana tempat/kantor, sarana/prasarana kantor, personil dan memperjelas anggaran operasional serta
pertanggungjawabannya.
3. Pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilaksanakan oleh 13 (tiga belas) orang personil yang terdiri dari 4 (empat) sekretariat dan 9 (Sembilan) majelis. Saat ini di Provinsi Sumatera Barat terdapat 8 (delapan) BPSK dengan jumlah personil 104 orang yang sampai saat ini masih dan tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai kewajibannya, namun disisi lain
untuk tahun 2021 personil BPSK di Kab/Kota dimaksud sampai dengan saat ini belum juga menerima biaya operasional BPSK dan bahkan honor majelis dan sekretariat.
Surat tersebut selain ditandatangani Ketua Forum Desemberius juga diperkuat oleh 5 Ketua BPSK, yakni, Dody Amril, ST, MM (Ketua BPSK Kota Solok), Syefli Yusuf, SH (Ketua BPSK Kab. Agam), Nurmasdi M,S.Ag (Ketua BPSK Kab. Lima Puluh Kota), Roslim, SE (Ketua BPSK Kota Pariaman) dan Ricky Carnova, S.STP, MM (Ketua BPSK Kab.Solok).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, Hasben Hendri, tidak memberikan jawaban saat dikonfirmasi lewat WA sejak Kamis 29/04 kemarin, meskipun sempat dibaca .
(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
