Komentar Febri muncul setelah terkuaknya oknum penyidik KPK dari Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju yang jadi tersangka dalam dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara Tahun 2020-2021.
Akar masalah dari semua itu, menurut Febri salah satunya dipicu revisi terhadap UU KPK.
Menurutnya, tidak semuanya berkonsekuensi langsung akibat revisi UU KPK.
"Tetapi beberapa kontroversi-kontroversi yang baru itu tidak bisa kita lepaskan dari dua fenomena umum ya," ujarnya, Minggu, 25 April 2021.
Yang pertama pemilihan pimpinan KPK yang awalnya memang kontroversi dan banyak sekali kritik di publik. Satunya lagi dari revisi UU KPK sendiri.
Dia bilang dengan dua hal itu, kontroversi KPK terus bermunculan. DIa pun tak heran dengan kasus yang menjerat AKP Stepanus.
Dugaan pusaran suap Wali Kota Tanjung Balai dan pegawai KPK yang terbukti di sidang etik menggelapkan emas hampir dua kilogram dinilai merupakan buah dari dua hal tadi.
Dia juga ikut menyindir keberadaan Dewan Pengawas atau Dewas terutama dalam mendeteksi perkara dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai.
"Dewas mampu nggak mendeteksi kejadian yang sejak 6 bulan lalu ketika ada pertemuan dengan salah satu pimpinan DPR RI terkait perkara ini. Ternyata nggak mampu kan. Baru kali ini," ujar Febri.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai wajar bila publik melihat ada yang salah di KPK. Salah satu persoalan yang disinggungnya terkait izin penggeledahan yang berlapis-lapis sejak revisi UU KPK.
"Sekarang, KPK sudah tidak bisa lagi melakukan penggeledahan dalam keadaan mendesak. Dulu KPK bisa ketika ada alat bukti yang dikhawatirkan akan berpindah," ujar Febri.
Source: GenPI.co
« Prev Post
Next Post »
