Mereka pun mengingatkan agar persoalan Partai Demokrat tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
“Kami sebagai pendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mengecam keras pernyataan Bambang Widjojanto yang mengaitkan kisruh Demokrat dengan Presiden Jokowi, yang disampaikan oleh Bambang adalah pernyataan yang sangat subyektif dan tidak berdasar,” ujar Koordinator AKAR, Rudy Sinaga dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 13 Maret 2021.
Pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Widjojanto, menurut Rudy, sangat tendensius dan tidak tepat menyerang pemerintahan Jokowi. Apa yang disampaikan Bambang, kata dia, mencerminkan pikiran subyektif pribadi Bambang, yang tidak bisa dibuktikan, dan merupakan upaya Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menekan pemerintah, dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, untuk memenangkan legalitas Demokrat AHY.
“Kami sebagai relawan tidak rela Presiden Jokowi diseret-seret untuk kepentingan Bambang sebagai pengacara, terkait dengan hak politik Pak Moeldoko yang diminta menjadi Ketum Demokrat oleh KLB (Kongres Luar Biasa) Demokrat di Deliserdang, Pak Jokowi tidak ada urusan dengan kisruh Demokrat,” tuturnya.
Sebagai kelompok relawan, AKAR solid untuk mendukung pemerintahan yang tegas, demokratis, terlebih lagi Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis pandemi Covid-19.
“Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham, sekali lagi kami tidak rela Bambang Widjojanto berbicara ngawur menyeret-nyeret Presiden Jokowi. Jangan ganggu Presiden Jokowi,” kata dia.
Sebagai kelompok relawan, AKAR solid untuk mendukung pemerintahan yang tegas, demokratis, terlebih lagi Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia tengah mengalami krisis pandemi Covid-19.
“Biarkan Pak Jokowi bekerja mengatasi persoalan bangsa, soal kisruh Demokrat biarkan mekanisme hukum berjalan di Kemenkumham, sekali lagi kami tidak rela Bambang Widjojanto berbicara ngawur menyeret-nyeret Presiden Jokowi. Jangan ganggu Presiden Jokowi,” tegasnya.
Sekadar informasi, Bambang sebelumnya menyebut, jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara, yang berujung menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum disahkan pemerintah, maka akan menjadi bukti kebrutalan demokrasi era kepemimpinan Jokowi. "Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar Bambang.
Source: Okezone
« Prev Post
Next Post »
