Rocky Gerung mengatakan, masalah perberasan sebenarnya sudah berlangsung sejak era Orde Baru (Orba) dan terus berulang sampai sekarang.
Kendati bermasalah, tetapi dia menyebut presiden pasti tahu permainan ini karena turut mendapatkan bagian atau keuntungan baik secara langsung maupun tidak.
Dalam hal ini, Rocky Gerung tidak menyebut secara tegas nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Rocky Gerung dalam video berjudul "Kepala Bulog Bongkar Nama Menteri Pemain Impor Beras" yang disiarkan lewat saluran YouTube miliknya, Rabu, 17 Maret 2021.
"Permainan harga bukan ditentukan harga komoditas tapi kebutuhan kartel dalam negeri. Dengan modal 1 surat maka setiap kilogram udah tau berapa untungnya," kata Rocky.
"Kelihatan itu yang berulang bahkan di depan mata kepala presiden. Presiden pasti tahu permainan ini tapi pasti tahu mendapatkan bagian langsung atau tidak," sambungnya.
Rocky Gerung kemudian memaparkan bagimana posisi petani di Indonesia dan menyinggung pernyataan Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) tentang usulan impor beras.
Perlu diketahui, Buwas mengaku tak mengusulkan ide impor beras dan pihaknya baru melakukan setelah mendadak diberi perintah oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.
Menyoroti hal itu, Rocky Gerung menilai seharusnya Presiden Jokowi bisa menegur kedua menterinya apabila impor beras memang tidak diperlukan.
"Kebijakan perberasan dari dulu menyebabkan kepapaan petani. Petani gak bisa bikin proteksi bagaimana dia untung, tiba-tiba stok berlebih, dalam Jokowi aja sudah 3-4 kali, masak presiden gak bisa tegur menterinya," tegas Rocky.
"Tapi kita tahu kebutuhan uang untuk memungkinkan mesin politik bekerja itu lewat sitem semacam ini, yang ongkang-ongkang kaki, surat impor dibagi-bagi ke kroni-kroni sudah diam-diam aja dapat kekayaan berlimpah. Korupsi di dalam kebijakan. Korupsi yang dipromosikan oleh negara," imbuhnya.
Rocky Gerung lebih lanjut mengatakan, seharusnya petani diproteksi sebagai local wisdom. Apabila hendak dilakukan impor, menurutnya petani tetap harus diuntungkan.
"Secara keseluruhan ya gapapa impor. Tapi (selama ini) impornya fee bukan sebagai subsidi pada mereka (petani membutuhkan), tapi masuk parpol yang menterinya di kabinet. Di situ ketidakadilannya," tukasnya.
"Kalau mau pro petani, impor tadi harus diatur supaya keuntungan diberikan pada petani. Itu mekanisme untuk menghasilkan keadilan sosial," tandas Rocky Gerung.
Menurut Rocky Gerung, buwas seharusnya punya cara untuk menyuarakan keresahannya apalagi diketahui stok di gudang berlimpah.
Sebelumnya disampaikan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton tersebut akan terbagi menjadi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog.
Hal itu terungkap dari bahan paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Kemendag pada Kamis, 14 Maret 2021.
Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, rencana impor beras tersebut belum pasti berjumlah satu ton.
Sebab, jelasnya, kebutuhan impor beras harus merujuk pada dinamika stok dan harga di dalam negeri.
Ia menggambarkan, seperti kejadian 2008, yang mana pemerintah merencanakan impor 500 ribu ton. Namun rencana itu tak terealisasi, karena penyerapan gabah petani melimpah.
(*)
« Prev Post
Next Post »
