Pasalnya KLB yang menobatkan Moeldoko sebagai ketua umum partai itu lemah secara legalitas. AD/ART 2005 yang dijadikan acuan juga tidak sesuai dengan yang terakhir diserahkan ke pemerintah, yaitu AD/ART 2020.
Begitu kata pengamat politik, Satyo Purwanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 14 Maret 2021.
"Ternyata legal standing pelaksanaan 'KLB' itu lemah dan pesertanya yang diklaim representasi berasal dari mayoritas DPC dan DPD juga diduga 'bodong'," ujar Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy itu.
Atas alasan tersebut, Satyo Purwanto menyarankan kepada Moeldoko untuk segera sadar bahwa dirinya sedang “ditipu”. Sementara buntut dari “tipuan” sekelompok orang tersebut, kata Satyo, nama Moeldoko kini mendapat citra yang negatif dari publik.
Citra negatif pun akan merembet ke Presiden Joko Widodo jika tidak segera ada langkah brilian dari mantan panglima TNI tersebut.
Salah satu langkah yang bisa ditempuh Moeldoko adalah dengan membuat laporan ke polisi bahwa dirinya sudah “ditipu”.
"Moeldoko kalau merasa tertipu silakan laporkan ke polisi para inisiator KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat," tutupnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »
