BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para bupati tidak mengecer APBD kepada seluruh dinas yang ada. Pasalnya anggaran negara terbatas sehinggga harus ada skela prioritas.
“Sekali lagi anggaran itu terbatas. APBN itu terbatas, APBD juga terbatas. Jadi jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya ingatkan bolak-balik jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten bapak ibu sekalian,” katanya pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat, 26 Maret 2021.
“Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semuanya dinas diberi. Semua, semua, semua, semua. Kita enggak punya skala prioritas. Enggak tahu prioritasnya yang mana,” lanjutnya.
Menurutnya jika anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa ada skala prioritas tidak akan jadi apapun. Bahkan dia menyebut bisa jadi tidak akan terpilih untuk periode keduanya.
“Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer. Jangan disebar diseluruh pos belanja. Enggak akan jadi (apapun). Setahun ilang, dua tahun ilang. Kok enggak keliatan. Tahu-tahu sudah lima tahun enggak kepilih (lagi) karena enggak jelas. Ini bupati kok sudah lima tahun enggak keliatan, enggak bangun apa-apa. Karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” tuturnya.
Menurutnya setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam waktu lima tahun pemerintahannya.
Dimana anggaran kabupaten nantinya sebanyak 60 smapai 70% dikonsentrasikan ke dua program prioritas tersebut.
“(Misalnya) saya pengen semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan. Sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. (Misalnya) saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare, sudah konsentrasikan semua ke sana. 60%, 70% konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah. Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang jadi dibangun semuanya,” paparnya.
Source: Okezone
« Prev Post
Next Post »