BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) menggelar Diskusi Publik dengan mengusung tema ” Merekonstruksi Peta Jalan Pendidikan Indonesia menuju Sistem Pendidikan Nasional yang Bernafaskan Kearifan dan Keluhuran Nilai-nilai Pancasila” yang digelar secara virtual, Sabtu, 13 Maret 2021.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., hadir sebagai keynote speaker dan enam pembicara lainnya masing-masing; Prof. Ir. Nizam, MSc.DIC.,Ph.D. (Ditjen Dikti Kemendikbud RI), Dr. Antonius S.R. Manurung, M.Si. (Ketua Umum DPP GPP), Dr. Drs. Chandra Setiawan, MM, Ph.D (Pemerhati/ Penggiat Pendidikan), Prof. Dr. Anita Lie, MA., Ed.D. (Cendekiawan), dan Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum. (Sejarawan UI) dengan Moderator Bondan Wicaksono, SE.,M.E. (Ketua I DPP GPP).
Hetifah Sjaifudian, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa dalam rangka menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Oleh sebab itu pula maka pendidikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai falsafah bangsa wajib dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dalam seluruh tingkatannya.
Dalam pemaparannya, Dirjen DIKTI Kemendikbud RI, Nizam mengungkapkan betapa pentingnya Pendidikan Karakter bagi anak didik/ siswa yang dimulai sejak usia dini sampai ke perguruan tinggi.
“Jangan ada lagi perundungan atau bullying terjadi pada anak didik kita di masa mendatang. Dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia ini harus jelas mencantumkan sanksi yang diterima bagi mereka yang melakukan perundungan/ bullying,” ungkap Anita Lie.
Sementara itu, Ketua Umum DPP GPP, Antonius D.R. Manurung, menekankan bahwa dalam membumikan Pancasila dibutuhkan sistem dalam pengaplikasiannya dan bukan sekedar teori. “Ada standar pendidikannya, masuk ke dalam kurikulum dan guru sebagai kunci suksesnya pendidikan Pancasila,” papar Antonius D.R. Manurung.
“Jangan lagi melakukan impor nilai-nilai kebangsaan yang berbeda dengan ideologi kita, karena hal tersebut akan menggerus nilai-nilai luhur bangsa yang kita miliki,” demikian Chandra Setiawan, sebagai pemerhati/ penggiat pendidikan, dalam kesempatan lain.
Bondan Kanumoyoso, sejarawan UI, mengemukakan pendapat yang berbeda dari pembicara yang lain bahwa, “Sudah seharusnya negara kita memiliki Kementerian Kebudayaan secara terpisah dari Kementerian Pendidikan, dimana saat ini masih diurus selevel direktur jenderal dibawah naungan Kementerian Pendidikan.”
Diskusi yang dihadiri ratusan peserta ini dimulai pada pukul 13.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB setelah terjadi dialog yang cukup panjang dan dinamis antara pembicara dan peserta.
Laporan: Ali Akbar
« Prev Post
Next Post »