Dikatakannya, kini dugaan publik hampir menjadi kenyataan bahwa pelarian dan kepulangannya dibantu oleh orang yang punya kekuatan politik, finansial dan jaringan. Setelah dianggap cukup berhasil apa yang dilakukan oleh HRS sudah menjadi kebenaran.
"Akibat diamnya pemerintah selama ini, disatu sisi karena tak mau gaduh politik ditanah air. Selama kurang lebih 3 tahun dibiarkan terus- menerus HRS menyerang dan menyudutkan pemerintah diserang secara membabi- buta. Seperti tak ada baiknya, semua salah," ujar Silaen kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 11 Desember 2020.
Menurutnya, serangan HRS selama ini dianggap sebagai kebenaran yang sudah melekat dibenak pendukung HRS, teori ini lebih dikenal dengan teknik Big Lie — Kebohongan Besar.
"Cara kerjanya itu cukup simple, hanya menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sebanyak mungkin dan sesering mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Sederhana namun mematikan," beber aktivis organisasi kepemudaan itu.
Kini penegak hukum dan keamanan, TNI-Polri, , jelasnya, seperti kerepotan menghadapi tingkah laku HRS dengan mangkir dari pemanggilan Polisi.
"Hal tersebut terkonfirmasi dan terlihat jelas dari bagaimana ketika polisi antar surat panggilan ke rumah HRS. Polisi dihadang oleh laskar FPI. Ini pembangkangan yang sudah terencana," ungkapnya.
Menurutnya, penegak hukum tak boleh kalah dengan tindakan premanisme apalagi sampai konfromis, kalau sudah begini jalan ceritanya. Polisi sebagai alat negara tak boleh kendor karena akan dianggap sepele soal panggilan polisi tersebut.
"Apa dan siapa orang 'kuat' yang selama ini membackup HRS dalam pelarian dan pembiayaan hidupnya dipengungsian," ujarnya.
Dikatakannya, HRS kerap melancarkan 'serangan' politik yang bertubi- tubi ke pemerintah dari tempat pengungsiannya. Secara teori terbukti berhasil, apa yang disampaikan berulang- ulang itu, akan dianggap menjadi sebuah kebenaran.
"Resiko pemerintah yang tak segera menuntaskan/ menyelesaikan kasus yang dituduhkan kepada HRS selama ini, pembiaran itulah yang dimanfaatkan oleh HRS dengan ormasnya, seolah pemerintah takut dengan HRS dan tak berdaya menghadapi HRS," ungkap Silaen.
Karena selama ini HRS dibiarkan menyebarkan hoax terhadap pemerintahan Jokowi, katanya lagi, itulah sebabnya HRS seperti besar kepala bahwa penegak hukum tak akan bisa menangkapnya, karena dugaan publik ada orang kuat melindunginya.
"HRS lupa bahwa dunia politik itu dinamis, kekuasaan politik itu silih berganti, tak ada yang abadi," papar Silaen.
Pembiaran polisi selama ini, terang Silaen, tentu ada alasannya karena adanya intervensi kekuatan politik dan kekuasaan dari oknum tertentu yang sedang berkuasa, sehingga Polisi mem'peties'kan beberapa pelanggaran yang sempat disidik.
"Kekuatan intervensi itu tak terelakkan, karena diduga datangnya dari orang bukan 'sembarangan'. Hal ini tentu sudah diketahui oleh penegak hukum tapi bisa berbuat apa-apa karena "euh pakeuh' hingga terjadi pembiaran yang secara terencana," imbuhnya.
Penegakan hukum harus dapat menuntaskan pekerjaan rumah yang selama ini dibiarkan merusak harmoni kebhinekaan, intoleransi sesama anak bangsa, yang dilakukan oleh siapapun termasuk HRS.
"Jangan ada lagi pembiaran karena sekali dibiarkan maka akan berdampak luas dan sistematis kerusakan yang ditimbulkannya, "tandas Silaen.
(z)
« Prev Post
Next Post »
