Bahkan dengan tegas Teddy menantang para calon Kepala Daerah untuk mengutuk Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir dan kelompok lainnya yang dinilai meresahkan Negara.
Hal tersebut diungkapkan Teddy dalam cuitannya di twitter @teddygusnaidi pada Minggu 22 November 2020.
Teddy pun meyakini para calon Kepala Daerah tidak berani melakukan tantangan yang ia sebut.
Sebab, menurutnya, para calon Kepala Daerah takut kehilangan suara dari kelompok-kelompok tersebut.
"Pilkada 9 Desember 2020, beranikah para calon kepala daerah mengutuk FPI, Hizbut Tahrir, ISIS dan organisasi lainnya yang membuat keresahan di negara ini? Saya yakin tidak berani, Karena mereka takut kehilangan suara kelompok-kelompok tersebut. Inilah rusaknya Pilkada langsung," cuit Teddy dalam akun twitter pribadinya.
Ia pun menjelaskan salah satu penyebab kehancuran keberagaman dan tumbuhnya kelompok-kelompok yang meresahkan Indonesia.
Kepala daerah pun dinilai memiliki kepentingan membiarkan kelompok-kelompok meresahkan tersebut terus berkembang.
"Hancurnya keberagaman dan tumbuhnya kelompok-kelompok yang membuat resah di Indonesia, 90% disebabkan oleh Pilkada langsung. Selain masyarakat saling sikut karena pilihan, Para kepala daerah juga punya kepentingan membiarkan kelompok-kelompok yang membuat resah itu berkembang," cuit Teddy.
Selanjutnya Teddy mengungkapkan jika negara akan terus gaduh bila Pilkada langsung masih terus digunakan.
Selain itu kelompok-kelompok yang meresahkan akan terus berkembang karena suara dari mereka dibutuhkan oleh para kepala daerah.
Politikus PKPI ini pun mengomentari aksi pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab yang sedang ramai diperbincangkan saat ini.
"Negara ini akan terus gaduh jika Pilkada langsung terus digunakan dan kelompok2 yg membuat resah akan terus berkembang karena suara mereka dibutuhkan oleh para calon kepala daerah. Gebrakan copot baliho hanya sementara saja, nanti juga hilang dan balik lagi ke kondisi sebelumnya," ujar Teddy.
Tak hanya itu, Teddy mengajak seluruh masyarakat daerah untuk menantang kepala daerah agar membuat pernyataan diatas materai.
Tantangan tersebut berupa membuat surat pernyataan bila Kepala Daerah yang terpilih memastikan jika di daerah mereka tidak akan ada FPI, Hizbut Tahrir, ISIS dan kelompok yang meresahkan lainnya.
Jika tidak mampu melakukan hal tersebut, maka surat pernyataan diatas materai itu menjadi alat bukti sah untuk melengserkan Kepala Daerah.
"Mari setiap daerah menantang para calon kepala daerah membuat pernyataan tertulis diatas materai, bahwa jika mereka menjadi kepala daerah, mereka pastikan di daerah mereka tidak akan ada FPI, Hizbut Tahrir, ISIS dan kelompok yang meresahkan lainnya. Berani tidak mereka?," tulis Teddy.
"Bahkan dlm pernyataan itu mereka menyatakan bahwa jika mereka tdk mampu melakukan hal tersebut, maka surat yang mereka buat ini sebagai bukti sah untuk melengserkan diri mereka secara hukum dari jabatan kepala daerah. Jika mereka tidak berani membuat, ya jangan bicara nasionalisme lah," tambahnya.
Ia pun menilai calon Kepala Daerah yang maju bukan untuk kepentingan rakyat melainkan kepentingan pribadi.
Hal tersebut bisa dinilai dari keberanian untuk mengutuk kelompok-kelompok yang meresahkan tersebut.
Teddy pun menunggu pernyataan dari kepala daerah untuk memastikan elompok-kelompok tersebut akan dihilangkan dari daerah mereka.
Lalu jika mereka tidak berhasil maka harus bersedia dicopot jabatannya sebagai kepala daerah.
"Mari kita tunggu pernyataan dari para calon kepala daerah, memastikan kelompok-kelompok tersebut akan dihilangkan dari daerah mereka dan jika mereka tidak berhasil mereka dicopot dari jabatan kepala daerah. Sehingga kita punya kepala daerah yang benar2 mencintai bangsa ini," ujar Teddy dalam Twitternya.
Pilkada 9 Desember 2020, beranikah para calon kepala daerah mengutuk FPI, Hizbut Tahrir, ISIS dan organisasi lainnya yang membuat keresahan di negara ini?
— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) November 22, 2020
Saya yakin tidak berani, Karena mereka takut kehilangan suara kelompok-kelompok tersebut. Inilah rusaknya Pilkada langsung.
Jadi jika para calon kepala daerah bicara keberagaman dan toleransi dalam kampanye, itu hanya retorika SAMPAH, mereka tidak mungkin melakukan hal tersebut jika saat ini tidak berani menentang FPI, Hizbut Tahrir, ISIS dan kelompok yang membuat resah lainnya.
— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) November 22, 2020
Hancurnya keberagaman dan tumbuhnya kelompok-kelompok yang membuat resah di Indonesia, 90% disebabkan oleh Pilkada langsung. Selain masyarakat saling sikut karena pilihan, Para kepala daerah juga punya kepentingan membiarkan kelompok-kelompok yang membuat resah itu berkembang..
— Teddy Gusnaidi (@TeddyGusnaidi) November 22, 2020
(JP)
« Prev Post
Next Post »