"Seorang wakil rakyat seharusnya berpihak kepada rakyat, apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran COVID-19 harus dicegah, bukan malah membela pejabat pelanggar protokol COVID dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih Menteri Pertahanannya siapa," kata politikus NasDem nonaktif, Irma Suryani Chaniago, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 21 November 2020.
Irma mengatakan sebaiknya Fadli Zon mengkritisi pemda DKI, yang bertanggung jawab atas kerumunan yang terjadi. Dia pun menilai Fadli tidak cermat dalam mengeluarkan statement.
"Harusnya Fadli mengkritisi pemda DKI, yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol COVID berjemaah dan meminta pertanggungjawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bukan malah membela nggak keruan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi kapolda dan pangdam," ujarnya.
"Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No 32 Tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No 19/2010, melainkan PP No 33/2018," lanjutnya.
Irma menyatakan NasDem mendukung penuh apa yang dilakukan aparat negara. Menurutnya, sudah waktunya aparat bersikap tegas terhadap siapa pun yang melanggar dan merusak persatuan.
"Terkait penurunan baliho-baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politikus Nasdem nonaktif dan sebagai rakyat, saya dan saya pastikan Partai NasDem mendukung penuh langkah TNI dan Polri. Sudah waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI," katanya.
Dia juga menyinggung reuni 212 yang tak perlu digelar. Terlebih menurutnya agenda itu bersifat politis yang bukan merupakan fungsi dari ormas.
"Demikian pula dengan reuni 212, saya kira sudah tidak perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis. 212 bukan ormas. Mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan agama dan umat untuk kepentingan politik. Pelaksanaan acara hari besar keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah keimanan, bukan mengumbar angkara murka kepada pemerintah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.
"Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain-main dengan politik identitas untuk kepentingan 2024. Jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat berkuasa," lanjut Irma.
Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, yang menyinggung soal 'bubarkan FPI', sudah melanggar tugas pokok fungsi (tupoksi) TNI. Fadli menyarankan agar Pangdam Jaya Dudung dicopot dari jabatannya.
"Juga sudah offside ini Pangdam. Sudah melanggar tupoksi dan kewenangan. Sebaiknya Pangdam ini dicopot saja," kata Fadli kepada wartawan, Jumat, 20 November 2020.
Fadli menilai akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan. Menurutnya, TNI seharusnya berfokus pada ancaman disintegrasi teritorial, seperti di daerah Papua.
"Berbahaya kalau sudah ikut-ikut politik sipil dan pendekatan kekuasaan," kata Fadli.
"TNI harusnya fokus hadapi ancaman disintegrasi teritorial, seperti di Papua yang kini makin menguat," imbuhnya.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai kendaraan taktis (rantis) militer yang terlihat di kawasan DPP FPI sebagai kejadian yang janggal dan aneh. Fadli Zon mempertanyakan dan meminta agar kejadian tersebut diusut.
"Menurut saya, itu pemandangan yang sangat janggal dan aneh. Ada urusan apa kendaraan dinas militer berhenti di dekat DPP FPI. Apakah mau menakut-nakuti? Harus diusut sebagai sebuah skandal. Itu bukan tupoksinya," ucapnya.
Sumber: detikcom
« Prev Post
Next Post »
