Dari tempat-tempat tersebut banyak sekali curhat, harapan, dan permintaan masyarakat. Misalnya, perbaikan jembatan, jalan, dan irigasi; penyediaan fasilitas ibadah, penyediaan internet, dan perlengkapan fasilitas olahraga; hingga suntikan dana seperti bantuan langsung tunai dan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah.
Nasrul Abit menjelaskan bahwa kebanyakan permintaan itu kewenangannya berada di kabupaten dan kota.
Karena itu, untuk mengakomodasi harapan masyarakat sekaligus menggenjot pembangunan, ia akan membentuk kerja sama dengan bupati dan wali kota jika menjadi gubernur.
“Kewenangan banyak di kabupaten dan kota. Karena itu, agar pemerintah provinsi bisa masuk, kita jalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kalau terpilih, kami langsung membentuk kesepakatan ini,” ujar pria yang menjadi penyelamat perantau Minang di Wamena, Papua ini.
Nasrul Abit menerangkan bahwa selama ini kewenangan pemerintah provinsi hanya pada bidang pendidikan (SMA, SMK, dan SLB), kelautan dan perikanan, kehutanan dan minerba.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Ke depan kami maunya bersama-sama. Bila bagus kabupaten dan kota, bagus pula provinsi. Kemudian, persoalan lain, masih banyak nagari tertinggal di Sumbar. Ini tentu harus dikeroyok agar bisa keluar dari status daerah tertinggal,“ tutur NA yang disebut calon Gubernur paling populer oleh lembaga Poltracking ini.
Nasrul Abit menyampaikan bahwa tidak hanya kerja sama dengan kabupaten dan kota, pihaknya juga akan menjalin kerja sama dengan perantau dan pemerintah pusat.
“Saya lebih dari empat setengah tahun berkeliling Sumbar, masuk ke pelosok-pelosok untuk mengetahui persoalan masyarakat. Karena itu, saya tahu betul persaian mereka. Ini harus kita selesaikan bersama,” ucap Wakil Gubernur Sumbar yang sedang cuti itu.
(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
