"PDIP melihat kekuasaan itu menggiurkan, orang di dalamnya seperti orang minum air laut, selalu kehausan. Sehingga dibuatlah sebuah konklusi bahwa kekuasaan itu harus dipertahankan, kalau bisa dipindahtangankan kepada kekuatan yang berbeda," kata politisi PDIP Kapitra Ampera dalam wawancara TV One, Minggu, 25 Oktober 2020.
Ia pun mencontohkan ramainya demo omnibus law UU Cipta Kerja yang banyak ditolak oleh publik.
Di mata PDIP, banyak pembantu presiden yang justru terkesan sengaja membiarkan kegaduhan.
"Bagaimana demonstrasi yang terus berkelanjutan sehingga presiden terjebak ke dalam black hole yang sengaja dibuat oleh kepentingan, sehingga tidak ada ujung dari konklusi itu sendiri," jelasnya.
Baginya, PDIP sebagai partai politik pengusung utama Jokowi-Maruf memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah, khususnya kepada Kabinet Indonesia Maju yang banyak diisi partai politik besar.
Sebab menurutnya, saat ini ada gerakan yang justru berasal dari partai politik pendukung Jokowi yang memiliki agenda tersendiri menuju Pilpres 2024 mendatang.
"Sejak awal presiden mengatakan visi misi hanya punya presiden. Tapi ada sekelompok orang yang tidak sabar untuk 2024. Banyak yang parpol di dalam pemerintah bukan membuat pemerintah lebih kuat dan solid, tapi justru tidak memberi kontribusi apa pun untuk mencairkan suasana (terkait demo) dan memberi pemahaman," paparnya.
"Ada partai politik pendukung yang disinyalir, diduga main dua kaki untuk menggoyangkan pemerintahan presiden," tandasnya.
Sumber: RMOL
« Prev Post
Next Post »
