BENTENGSUMBAR.COM - Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan akan menindak tegas aktor intelektual dan pelaku aksi anarkis yang menolak UU Cipta Kerja.
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi perkembangan terakhir unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang diwarnai kericuhan dan pengrusakan fasilitas.
"Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat," ucap Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis malam, 8 Oktober 2020.
Ia menyebut demo anarkis ditunggangi. Para pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi demo buruh akan ditindak tegas.
"Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," tegas Mahfud.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa, tapi harus tertib dan tidak melanggar hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyarankan kepada masyarakat yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk menempuh cara yang sesuai dengan konstitusi, yakni mengajukan judicial review ke MK.
"Bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi," tandas Mahfud.
Dikatakan Mahfud, penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja banyak diwarnai hoaks, sehingga menimbulkan reaksi di masyarakat.
(bs)
Hal itu dikatakan Mahfud menanggapi perkembangan terakhir unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di sejumlah daerah yang diwarnai kericuhan dan pengrusakan fasilitas.
"Demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat," ucap Mahfud MD dalam jumpa pers di kantornya, pada Kamis malam, 8 Oktober 2020.
Ia menyebut demo anarkis ditunggangi. Para pelaku dan aktor intelektual yang menunggangi demo buruh akan ditindak tegas.
"Saya ulangi, sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal," tegas Mahfud.
Mahfud mengatakan pemerintah tidak melarang masyarakat berunjuk rasa, tapi harus tertib dan tidak melanggar hukum.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyarankan kepada masyarakat yang tidak puas dengan UU Cipta Kerja untuk menempuh cara yang sesuai dengan konstitusi, yakni mengajukan judicial review ke MK.
"Bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi maupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi," tandas Mahfud.
Dikatakan Mahfud, penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja banyak diwarnai hoaks, sehingga menimbulkan reaksi di masyarakat.
(bs)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »