Pertemuan itu dilakukan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin, 26 Oktober 2020. Usai pertemuan, Mahfud mengatakan keduanya berbincang mengenai upaya memperbaiki bangsa dan negara.
"Dalam hal itu kita ketemu. Nah, dari segi teknis, operasional mungkin berbeda, tetapi kami berdua sepakat untuk mencari kanalisasi untuk memperbaiki bangsa ke depan," 'ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Senin, 26 Oktober 2020.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya juga sempat membahas mengenai iklim demokrasi di Indonesia. Mahfud dan Rachmawati sepakat bahwa demokrasi harus terus dikembangkan, menyatakan pendapat tidak boleh direpresi tetapi juga yang menyatakan pendapat tidak boleh bertindak anarki.
"Intinya, Mbak Rahma itu punya concern agar di Indonesia ini tetap terjaga dengan baik, dalam situasi apapun dan dalam perbedaan politik apapun," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya turut membahas situasi politik yang belakangan ini diwarnai banyak demonstrasi. Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan aksi demonstrasi dari elemen buruh dan mahasiswa pecah di sejumlah wilayah Indonesia.
Mereka menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Sayangnya, aksi demonstrasi itu kerap berujung kerusuhan.
Terkait hal tersebut, baik Mahfud dan Rachmawati sependapat bahwasannya demo, berkumpul, berorganisasi untuk menyampaikan pendapat tidak dilarang, karena bagian dari demokrasi.
Namun demikian, baik Mahfud dan Rachmawati juga sependapat bahwa demokrasi tidak boleh diboncengi oleh anarki. Menurut mereka jika demokrasi diboncengi oleh anarki, maka nomokrasi akan bekerja.
"Kalau demokrasi itu kedaulatan rakyat, nomokrasi adalah kedaulatan hukum. Di antara demokrasi dan dan nomokrasi itu harus seimbang, kalau ada anarki di dalam proses demokrasi maka hukum harus bekerja," kata Mahfud.
Sumber: CNN Indonesia
« Prev Post
Next Post »
