Menurut Fahri, pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi.
Hal itu disampaikannya melalui akun twitter @Fahrihamzah pada Sabtu, 10 Oktober 2020.
"Pak
@mohmahfudmd
yth, mohon hentikan penangkapan rakyat hanya karena posting berita yg dianggap tidak benar. Bukankah pejabat negara punya podium dan digaji untuk membuat klarifikasi? Klarifikasi lah ini. Menteri teknis harus berdiri siang malam di podiumnya. Bicaralah!" tulisnya, seperti dikutip BentengSumbar.com.
Ditegaskan Fahri, menangkap orang akan membikin keruh situasi, tetapi melakukan klarifikasi yang jujur akan membikin jernih suasana.
"Se-keruh apapun situasi kita jika negara sebagai sumber mata air tetap jernih maka kejernihan akan jadi kenyataan. Tapi situasi akan makin keruh jika pemerintah sebagai mata air jua menjadi keruh. Menangkap orang adalah bikin keruh tapi klarifikasi yg jujur bikin jernih," jelasnya.
Menurut Fahri pekerjaan rumah terbesar Mahfud adalah mengembalikan konstitusi sebagai jiwa kerja lembaga negara khususnya lembaga-lembaga Polhukam yang berada di bawah kordinasi Mahfud.
Fahri menilai, lembaga-lembaga tersebut memerlukan arah baru yang membuatnya nampak lebih berjiwa pancasila dan UUD45.
"PR terbesar prof
@mohmahfudmd
adalah mengembalikan konstitusi sebagai jiwa kerja lembaga negara khususnya lembaga2 polhukam yang berada di bawah kordinasi beliau. Nampak sekali bahwa lembaga2 ini memerlukan arah baru yg membuatnya nampak lebih berjiwa pancasila dan UUD45," tukuknya.
Secara pribadi Fahri mengaku mengenal Mahfud sebagai sosok yang bisa diandalkan. Tapi, kata Fahri, mungkin ada yang belum bisa dihadapi Mahfud, karena kuatnya feodalisme di sekitar istana.
"Saya pernah satu komisi dgn prof
@mohmahfudmd
di
@DPR_RI
satu periode. Saya kenal pribadi. Saya tau beliau bisa diandalkan. Tapi mungkin ada hal yg beiau belum bisa hadapi, karena kuatnya feodalisme di sekitar istana. Inilah PR kita bersama kita harus doakan dan dukung beliau," jelasnya.
(by)
« Prev Post
Next Post »