BENTENGSUMBAR.COM - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menilai, ada pihak yang sengaja menarik pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang Sumatera Barat (Sumbar) ke arah politik identitas sempit jelang Pilkada Serentak 2020.
Emrus menilai, ungkapan Puan yang menyebut semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila tak sedikitpun menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
"Saya menyarankan pada kampanye Pilkada tahun ini agar menghindari politik identitas sempit, seperti menyebut pilihlah putra daerah," kata Emrus, Minggu, 6 September 2020.
"Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, Emrus menyebut pernyataan Puan merupakan ajakan untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Menurutnya, setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menegakkan Pancasila, bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas.
Karena itu, Emrus mendorong, polemik terkait pernyataan Puan Maharani ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.
"Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi. Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik," tegas Emrus.
(Source: rmco.id)
Emrus menilai, ungkapan Puan yang menyebut semoga Sumbar jadi pendukung negara Pancasila tak sedikitpun menyebut apalagi menyinggung suku atau etnis tertentu yang ada di Sumbar.
"Saya menyarankan pada kampanye Pilkada tahun ini agar menghindari politik identitas sempit, seperti menyebut pilihlah putra daerah," kata Emrus, Minggu, 6 September 2020.
"Kampanye semacam ini tidak tepat di Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebaiknya fokus pada program pembangunan di semua sektor, termasuk penanganan kasus Covid-19 untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.
Sebagai negara demokrasi dan negara hukum, Emrus menyebut pernyataan Puan merupakan ajakan untuk membangun demokrasi yang berkualitas.
Menurutnya, setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menegakkan Pancasila, bukan demokrasi kuantitas atau mayoritas.
Karena itu, Emrus mendorong, polemik terkait pernyataan Puan Maharani ini agar diselesaikan dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana dicirikan oleh Pancasila.
"Pernyataan Puan sebaiknya diselesaikan dengan dialog politik kebangsaan oleh para politisi negarawan dan akademisi. Bukan digiring ke politik pragmatis oleh politisi seperti yang terjadi sekarang di ruang publik," tegas Emrus.
(Source: rmco.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »