"Permainan percukongan di mana calon dibiayai cukong itu melahirkan kebijakan, yang sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan," kata Mahfud dalam konferensi pers virtual, Jumat, 11 September 2020.
Mahfud mengatakan, korupsi kebijakan lebih berbahaya dari korupsi uang.
Korupsi kebijakan ini dalam bentuk lisensi penguasaan hutan dan tambang.
Ia mengaku menemukan banyak peraturan yang tumpang tindih akibat korupsi kebijakan.
Misalnya, Mahfud menyebut ada undang-undang yang menyatakan bupati boleh memberi lisensi eksplorasi tambang sekian persen luas daerah. Faktanya, ada yang melebihi luas daerah.
"Karena tiap bupati baru buat izin baru. Sehingga tumpang tindih dan berperkara ke MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.
Yang diperkarakan, kata Mahfud, adalah sengketa kewenangan dan pengujian undang-undang.
Hal tersebut merupakan akibat dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
Meski demikian, pilkada secara langsung sudah disepakati dan dianggap sebagai pilihan terbaik secara politik. Menurut Mahfud, yang mesti dilakukan adalah memperbaikinya dari waktu ke waktu.
"Tetap kita berharap pilkada membangun kualitas demokrasi dari waktu ke waktu supaya turun daya rusaknya, tidak diwarnai korupsi," kata dia.
Senada dengan Mahfud, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron mengungkapkan bahwa ada 82 persen calon kepala daerah di pemilu sebelumnya yang didanai para cukong atau sponsor.
Karena itu, ia pun merekomendasikan agar penyelenggaraan Pilkada 2020 melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
"PPATK sebagai analis transaksi keuangan memiliki kemampuan men-trace transaksi keuangan yang memungkinkan digunakan untuk money politic," ujar Ghufron.
Sumber: tempo.co
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »