BENTENGSUMBAR.COM - Kematian pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Sabtu, 19 September 2020 tidak bisa memiliki arti yang sangat luas bagi aktivis kemanusiaan dari Papua, Natalius Pigai.
Di mana hingga saat ini, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) masih meyakini Pendeta Yeremia diduga ditembak TNI, bukan oleh pasukan TPNPB-OPM. Keyakinan itu didasari pada keterangan penduduk lokal.
Bagi Natalius Pigai, peristiwa ini menggambarkan adanya desain besar yang hendak menghancurkan wilayah-wilayah Kristen di Indonesia.
“Ada desiain besar mau hancurkan wilayah-wilayah Kristen. Dan itu secara sistematis dilakukan tidak hanya melalui sipil tapi juga militer TNI dan Polri,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 29 September 2020.
Natalius Pigai memastikan dugaannya ini tidak sebatas isapan jempol semata.
Dia mengaku memiliki laporan dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana pernah dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste dan Papua.
Atas alasan itu, mantan komisioner Komnas HAM tersebut menilai pembunuhan pendeta ini tidak boleh hanya selesai secara damai dengan kompensasi uang. Tapi juga memutus mata rantai kejahatan sistematis yang dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Presiden Joko Widodo.
“Pembunuhan brutal terhadap Pendeta Jermias Zanambani harus proses dalam kejahatan kemanusiaan melalui pengadilan HAM (human rights justice system),” tutupnya.
Sumber: rmol
Di mana hingga saat ini, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) masih meyakini Pendeta Yeremia diduga ditembak TNI, bukan oleh pasukan TPNPB-OPM. Keyakinan itu didasari pada keterangan penduduk lokal.
Bagi Natalius Pigai, peristiwa ini menggambarkan adanya desain besar yang hendak menghancurkan wilayah-wilayah Kristen di Indonesia.
“Ada desiain besar mau hancurkan wilayah-wilayah Kristen. Dan itu secara sistematis dilakukan tidak hanya melalui sipil tapi juga militer TNI dan Polri,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 29 September 2020.
Natalius Pigai memastikan dugaannya ini tidak sebatas isapan jempol semata.
Dia mengaku memiliki laporan dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana pernah dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Leste dan Papua.
Atas alasan itu, mantan komisioner Komnas HAM tersebut menilai pembunuhan pendeta ini tidak boleh hanya selesai secara damai dengan kompensasi uang. Tapi juga memutus mata rantai kejahatan sistematis yang dilakukan oleh pucuk pimpinan tertinggi, yaitu Presiden Joko Widodo.
“Pembunuhan brutal terhadap Pendeta Jermias Zanambani harus proses dalam kejahatan kemanusiaan melalui pengadilan HAM (human rights justice system),” tutupnya.
Sumber: rmol
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »