Luhut Tangani Covid-19 di 9 Provinsi, PKS: Bukannya Beres yang Ada Malah Krisis

BENTENGSUMBAR.COM -  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kembali mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kasus Covid-19 di sembilan Provinsi.

Ia menilai, Luhut merupakan menteri Menko Kemaritiman dan Investasi yang tidak mengatahui menganai bidang kesehatan.

Seharusnya, kata Netty, Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi Covid-19 ini.

“Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya,” ujarnya kepada PojokSatu.id di Jakarta, Kamis, 16 September 2020.

Ia mengatakan, pemerintah memang harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut.

Namun, lanjut Politisi PKS itu, kebijakan diambil harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mempertimbangkan tupoksi setiap elemen tersebut.

Terlebih, Sambung Netty, persoalan sektor kesehatan masih banyak yang belum tertangani dengan baik.

“Lonjakan kasus per 16 September tembus rekor baru 3963 orang,” ungkap anak buah Sohibul Iman itu.

Ia menilai, hal tersebut mendadakan, minimnya dukungan dan perlindungan terhadap nakes yang kekurangan APD dan kapasitas rumah sakit.

Selain itu, tambahnya, ketersediaan alat dan bahan test, laboratorium dan upaya pengembangan vaksin juga menjadi masalah.

Ia menegaskan, seharusnya permasalahan tersebut menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik.

“Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis,” tandasnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik.

“Keselamatan rakyat menjadi prioritas dan penunjukkan personal penanggungjawab didasari pertimbangan terbaik, bukan asal tunjuk, saya menunggu greget pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Bali menjadi provinsi tambahan dari prioritas delapan provinsi sebelumnya.

Sembilan provinsi tersebut diketahui sebagai daerah yang punya kasus covid-19 tertinggi di Indonesia.

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut merupakan kepercayaan Jokowi karena dinilai mampu mengeksekusi yang diminta presiden.

“Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny di Jakarta, Rabu, 16 September 2020.

Sumber: Pojoksatu

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News