BENTENGSUMBAR.COM - PSBB di Sumatera Barat sudah memasuki hari ke-5. Jumlah kasus positif terus meningkat. Di Sumatera Barat sudah mencapai angka 121 orang. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi ini sangat signifikan.
Terlebih dengan adanya kebijakan PSBB yang sangat membatasi ruang gerak masyarakat untuk mengais rizki demi keberlangsungan hidup.
Pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat terdampak secara ekonomi akibat pendemi covid-19. Mulai dari bantuan BLT 600.000/KK dari pemerintah pusat, juga diikuti bantuan dari pemerintah provinsi sampai dengan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota.
"Bukannya kami tidak mau atau menahan untuk menyalurkan. Uang sudah ada, teknis penyaluran sudah disepakati. Sekarang yang jadi masalah data dari daerah belum ada, jadi mau disalurkan ke siapa? Kami tunggu data by name by adress dari kabupaten dan kota," itu sepenggal kalimat yang di sampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak Nasrul Abit.
Ketua Umum BADKO HMI Sumatera Barat Wendi Juli Putra melalui siaran persnya, Senin, 27 April 2020, menyayangkan pernyataan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut.
"Kesalahan teknis koordinasi ini sangat kita sayangkan, dengan kelengkapan perangkat pemerintah mulai dari Gubernur sampai ke tingkat RT, ternyata permasalahan data masih menjadi polemik," ujarnya.
Wendi Juli Putra mengatakan, seharusnya sebelum mengambil kebijkan PSBB di Sumatera Barat pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan segala kesiapan dan memberikan batas waktu yang jelas terhadap data penerima bantuan ini. Sehingga tidak mendzolimi masyarakat yang terdampak terhadap kebijakan pemerintah.
"Suatu sisi kami sangat mendukung kebijakan PSBB dan mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Akan tetapi, kami juga menuntut kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera merealisasikan bantuan untuk masyarakat terdampak," tambah Wendi.
HMI Sumatera Barat siap untuk bersinergi dengan pemerintah untuk mendata masyarakat terdampak Covid-19.
"Kami siap untuk berkolaborasi dan turun ke lapangan untuk mendata masyarakat jika pemerintah tidak sanggup menggerakkan semua perangkat yang ada untuk mendata," tutup Wendi.
(rel)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »