Interpelasi DPRD ke Gubernur Sumbar soal Perjalanan Dinas Keluar Negeri Gagal, Ini Kata IP

BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatra Barat (Sumbar) menetapkan penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Sumbar. Penetapan dilakukan pada sidang paripurna dalam rangka penetapan hak interpelasi di Gedung DPRD Sumbar, Kota Padang, Senin, 9 Maret 2020.

Dalam rapat ini pengusul yang diwakili Afrizal menyampaikan jawaban terkait pertanyaan, pernyataan, dan penambahan materi yang diberikan oleh perwakilan seluruh fraksi pada rapat paripurna pertama, Jumat, 28 Februari 2020.

Penggunaan hak interpelasi hanya pada materi kebijakan gubernur terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah. Sedangkan interpelasi soal kebijakan ke luar negeri gubernur tidak jadi dilaksanakan alias gagal, karena seluruh fraksi sepakat tidak setuju menginterpelasi soal kunjungan Gubernur ke luar negeri.

Padahal, sebelumnya Gubernur Sumbar telah menyiapkan segala sesuatunya jika interpelasi perjalanan dinas keluar negeri ini jadi dilaksanakan.

"Kita menghormati usulan beberapa anggota dewan untuk menjadikan perjalanan dinas ke luar negeri menjadi hak interpelasi dewan. Kami telah menyiapkan segala sesuatunya. Namun karena tidak jadi, kamipun tetap menghormatinya" ungkap Irwan Prayitno.

Interpelasi terhadap pengelolaan BUMD dan aset daerah disepakati oleh 6 fraksi DPRD dari 7 fraksi yang ada. Fraksi yang sepakat yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PPP-Nasdem, PDIP-PKB. 

Sementara PKS, satu-satunya fraksi yang tidak setuju baik soal kunjungan luar negeri atau pengelolaan BUMD dan aset daerah.

Dalam rapat paripurna tersebut sebanyak 56 orang anggota DPRD hadir. Pengambilan suara dilakukan dengan berdiri sesuai instruksi Ketua DPRD Supardi.

Sebanyak 46 anggota DPRD setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah. Sementara 10 lainnya tidak setuju yang merupakan fraksi PKS.

Disisi lain, Gubernur Sumbar juga menyampaikan bahwa dengan telah diputuskannya materi interpelasi ke persoalan kebijakan Gubernur terhadap pengelolaan BUMD dan Aset Daerah, maka Pemprov Sumbar juga menghormatinya.

"Dengan bergulirnya interpelasi dari soal perjalanan dinas luar negeri ke soal BUMD dan Aset, kita di Pemprov sangat memahami dan menghormatinya. Insyaa Allah kami akan menyiapkannya dengan sebaik-baiknya" ujar Gubernur Irwan usai acara coffee morning di Lantamal II Teluk Bayur kepada beberapa insan pers.

(hms-sumbar)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News