Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Surya Jufri Bitel meminta Dinas Sosial untuk membuat prosedur tetap dalam pemilihan petugas PSM di masing-masing kelurahan. Pasalnya, pekerjaan PSM sangat menentukan kualitas Basis Data Terpadu (BDT) yang menjadi rujukan masyarakat miskin penerima bantuan dari pemerintah.
"Daftar BDT yang ada sekarang perlu dievaluasi karena digunakan sebagai rujukan dalam pemberian bantuan pemerintah bagi warga miskin, seperti penyaluran Bansos Beras Sejahtera (Rastra) dan bantuan bagi warga miskin lainnya. Tak hanya itu, prosedur rekruitmen PSM dan TKSK juga perlu dibuatkan regulasinya. Kami minta Dinas Sosial Kota Padang melakukan evaluasi," ungkap Surya Jufri Bitel pada jumpa pers Refleksi Akhir Tahun Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Padang, Kamis, 26 Desember 2019.
Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana menegaskan, Dinas Sosial Kota Padang harus mengevaluasi kinerja PSM dan TKSK.
"Kami juga meminta Dinas Sosial untuk membuat regulasi yang jelas terkait masa tugas PSM-TKSK. Berapa kali mereka boleh menjadi petugas PSM-TKSK? Dinas Sosial juga mesti melihat latar belakang petugas yang akan direkrut, jangan asal comot," tegas Ilham Maulana.
Ilham juga menegaskan, petugas PSM dan TKSK juga harus diambil sumpahnya, sebab tugas mereka menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Kami sering terkendala dalam pemberian bantuan hibah bansos kepada warga kurang mampu, karena mereka tidak masuk data BDT. Padahal, jika kita lihat, warga tersebut sangat layak menerima bantuan. Kedepan, kita juga minta daftar warga yang masuk BDT tersebut diumukan di kelurahan," pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Kota Padang ini.
Kasus Sungai Sapih
Anggota Fraksi Partai Demokrat Mukhlis mencontohkan kasus rekruitmen petugas PSM yang dinilai bermasalah, yaitu di Kelurahan Sungai Sapih. Menurut laporan dan informasi yang dia terima, rekruitmen petugas PSM di kelurahan tersebut diprotes oleh sebagian kalangan.
"Petugas PSM-nya masuk daftar BDT, padahal jika kita lihat tidak layak menerima bantuan bagi warga miskin, seperti Rastra atau BPNT APBN. Sebab, rumahnya bagus, punya mobil, dan suaminya memiliki pekerjaan tetap, bukan buruh harian lepas," jelas Mukhlis.
Muklis mengatakan, banyak terjadi sekarang orang yang tidak layak malah menerima bantuan untuk warga miskin. Untuk itu, Ia meminta data BDT diperbaharui.
"Ini akan kami tindaklanjuti sampai ke bawah, karena menyangkut hajat orang bawah. Akan kami chek ke lapangan, orang yang layak dan tidak layak masuk data BDT dan menerima bantuan," pungkasnya.
Agar data BDT valid, Mukhlis meminta petugas PSM di masing-masing kelurahan ditambah, minimal 1 RW ada petugas PSM-nya, sehingga masyarakat miskin betul-betul didata dengan baik dan benar.
Azwar Siri, anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga Ketua Komisi IV menegaskan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi lainnya terkait data BDT, rekruitmen petugas PSM dan TKSK.
"Hasil koordinasi tersebut akan kita tindaklanjuti. Kita mendorong penyempurnaan data BDT," ungkapnya.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
