BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih jauh soal tudingan fraksi PDI-P DPRD DKI terkait upaya penyelundupan anggaran. Justru, ia meminta PDI-P untuk melihat sejarah.
Diketahui, PDI-P menyebut ada penyelundupan lantara Anies kerap memberikan proyek besar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari pada ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Suruh mereka lihat sejarah pembangunan di Jakarta lah, seperti mereka tidak tahu sejarah saja," cetusnya kepada wartawan, Sabtu, 7 Desember 2019.
Menurut dia, PDI-P tidak mungkin tak mengetahui soal pelimpahan proyek ke BUMD sejak dahulu.
"Tidak lah. Saya tidak usah tanggapi itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD fraksi PDIP, Jhonny Simajuntak menyoroti soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan berbagai program janji kampanyenya ke warga.
PDIP menilai ada penyelundupan kebijakan dalam mengeksekusi berbagai proyek besar.
"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD. PT Jakpro dalam struktur RAPBD 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan," ujar Jhonny di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.
(Source: wartaekonomi.co.id)
Diketahui, PDI-P menyebut ada penyelundupan lantara Anies kerap memberikan proyek besar kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari pada ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Suruh mereka lihat sejarah pembangunan di Jakarta lah, seperti mereka tidak tahu sejarah saja," cetusnya kepada wartawan, Sabtu, 7 Desember 2019.
Menurut dia, PDI-P tidak mungkin tak mengetahui soal pelimpahan proyek ke BUMD sejak dahulu.
"Tidak lah. Saya tidak usah tanggapi itu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD fraksi PDIP, Jhonny Simajuntak menyoroti soal kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menjalankan berbagai program janji kampanyenya ke warga.
PDIP menilai ada penyelundupan kebijakan dalam mengeksekusi berbagai proyek besar.
"Kami melihat adanya upaya penyelundupan kebijakan melalui BUMD. PT Jakpro dalam struktur RAPBD 2020 bertugas untuk melaksanakan berbagai kegiatan," ujar Jhonny di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019.
(Source: wartaekonomi.co.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »