BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian siap melakukan evaluasi terhadap anggaran pemerintah daerah. Tito mengingatkan pemerintah daerah agar tak telat melakukan lelang.
"Kemendagri tugasnya evaluasi keuangan di samping pengawasan inspektorat ya, kalau nanti kita akan sisir juga kalau ada yang telat, dan dilaksanakan di akhir, terutama daerah," kata Tito kepada wartawan di SICC, Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
Tito menjelaskan lelang di akhir akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang buruk. Dia mengambil contoh sekolah ambruk.
"Kalau baru lelang sekarang lalu dibangun dalam waktu sebulan setengah nanti kualitas otomatis akan buruk, maka jangan sampai ada sekolah rusak ambruk baru dibangun, gedung ambruk ini," ucapnya.
Tito juga menegaskan akan mengambil tindakan jika ada pelanggaran administratif dan menyerahkan ke aparat jika ada pelanggaran pidana.
"Kalau ada pelanggaran administrasi, tentu kita lakukan teguran dan bimbingan, tapi kalau pelanggarannya hukum dapat diserahkan ke aparat penegak hukum," ujar Tito.
Selain itu, Tito menyinggung soal aparat yang kerap terlibat dalam pembangunan daerah. Dia mengingatkan agar penegak hukum jangan sampai mencari-cari kesalahan pemerintah daerah.
"Tidak hanya kepolisian, semua pihak jangan sampai yang awasi ikut cawe-cawe, atau awasi mencari-cari kesalahan dengan maksud tujuan tertentu," sebut Tito.
(Source: detik.com)
"Kemendagri tugasnya evaluasi keuangan di samping pengawasan inspektorat ya, kalau nanti kita akan sisir juga kalau ada yang telat, dan dilaksanakan di akhir, terutama daerah," kata Tito kepada wartawan di SICC, Sentul, Bogor, Rabu, 13 November 2019.
Tito menjelaskan lelang di akhir akan berdampak pada kualitas pekerjaan yang buruk. Dia mengambil contoh sekolah ambruk.
"Kalau baru lelang sekarang lalu dibangun dalam waktu sebulan setengah nanti kualitas otomatis akan buruk, maka jangan sampai ada sekolah rusak ambruk baru dibangun, gedung ambruk ini," ucapnya.
Tito juga menegaskan akan mengambil tindakan jika ada pelanggaran administratif dan menyerahkan ke aparat jika ada pelanggaran pidana.
"Kalau ada pelanggaran administrasi, tentu kita lakukan teguran dan bimbingan, tapi kalau pelanggarannya hukum dapat diserahkan ke aparat penegak hukum," ujar Tito.
Selain itu, Tito menyinggung soal aparat yang kerap terlibat dalam pembangunan daerah. Dia mengingatkan agar penegak hukum jangan sampai mencari-cari kesalahan pemerintah daerah.
"Tidak hanya kepolisian, semua pihak jangan sampai yang awasi ikut cawe-cawe, atau awasi mencari-cari kesalahan dengan maksud tujuan tertentu," sebut Tito.
(Source: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »