BENTENGSUMBAR. COM - Pernyataan Sandiaga Uno yang menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) dikendalikan pemerintah direpos keras Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Pernyataan itu, memberikan gambaran bahwa saat ini cawapres Prabowo Subianto itu tengah frustasi.
Penyebabnya, karena sudah kebingungan meramu isu untuk dilempar menjadi opisi yang berbasis data.
Demikian disampaikan Jurubicara PSI, Dedek Prayudi, kepada JPNN.com (grup pojoksatu.id) Jumat, 31 Agustus 2018.
Karena itu, pihaknya mengecam pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Kami menilai statement Pak Sandi sangat destruktif dan berpotensi membawa peradaban demokrasi kita kepada peradaban demokrasi primitif,” tegas Dedek.
Politisi muda dengan sapaan akrab Uki ini menilai, ada upaya Sandi untuk membangun ketidakpercayaan publik pada data BPS.
Sekaligus untuk merendahkan kapasitas para pekerja BPS yang telah bekerja keras mengumpulkan data.
Uki menjelaskan, BPS dalam prosesnya selalu menggunakan metode ilmiah dalam mengambil setiap data di lapangan.
Karenanya, tingkat akurasinya pun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.
“BPS adalah salah satu NSO (National Statistical Office) paling kredibel dimata internasional, bahkan kerap dijadikan NSO tujuan studi banding NSO negara lain,” jelas dia.
Mantan peneliti kebijakan di United Nations Population Fund ini meyakini motif Sandiaga melontarkan tudingan tersebut murni politis.
Pasalnya, banyak statistik termutakhir BPS yang menunjukkan keberhasilan pemerintah.
“Kami menangkap kesan bahwa Pak Sandi frustrasi dalam membangun opini politik berbasis data,” katanya.
Pasalnya, berdasar data BPS, ekonomi Indonesia justu membaik dan ketimpangna ekonomi menurun di era Presiden Joko Widodo.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat di seluruh provinsi, dan harga-harga terkendali,” beber dia.
Karena itu, ia menyarankan agar Sandi lebih baik belajar cara membangun argumen politik berbasis data.
Sebab, hal itu mencerminkan salah satu karakteristik demokrasi modern.
“Karena data adalah modalitas untuk rujukan beradu gagasan,” terangnya.
Meski demikian, ia mengakui setiap data memang memiliki kelemahan, baik itu data nasional maupun internasional.
Akan tetapi, hal itu berlaku di area teknis metodologi dan peruntukan.
“Itupun tidak mengurangi kredibilitas data,” tutup Uki.
(Sumber: pojoksatu.id)
Pernyataan itu, memberikan gambaran bahwa saat ini cawapres Prabowo Subianto itu tengah frustasi.
Penyebabnya, karena sudah kebingungan meramu isu untuk dilempar menjadi opisi yang berbasis data.
Demikian disampaikan Jurubicara PSI, Dedek Prayudi, kepada JPNN.com (grup pojoksatu.id) Jumat, 31 Agustus 2018.
Karena itu, pihaknya mengecam pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Kami menilai statement Pak Sandi sangat destruktif dan berpotensi membawa peradaban demokrasi kita kepada peradaban demokrasi primitif,” tegas Dedek.
Politisi muda dengan sapaan akrab Uki ini menilai, ada upaya Sandi untuk membangun ketidakpercayaan publik pada data BPS.
Sekaligus untuk merendahkan kapasitas para pekerja BPS yang telah bekerja keras mengumpulkan data.
Uki menjelaskan, BPS dalam prosesnya selalu menggunakan metode ilmiah dalam mengambil setiap data di lapangan.
Karenanya, tingkat akurasinya pun dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.
“BPS adalah salah satu NSO (National Statistical Office) paling kredibel dimata internasional, bahkan kerap dijadikan NSO tujuan studi banding NSO negara lain,” jelas dia.
Mantan peneliti kebijakan di United Nations Population Fund ini meyakini motif Sandiaga melontarkan tudingan tersebut murni politis.
Pasalnya, banyak statistik termutakhir BPS yang menunjukkan keberhasilan pemerintah.
“Kami menangkap kesan bahwa Pak Sandi frustrasi dalam membangun opini politik berbasis data,” katanya.
Pasalnya, berdasar data BPS, ekonomi Indonesia justu membaik dan ketimpangna ekonomi menurun di era Presiden Joko Widodo.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat di seluruh provinsi, dan harga-harga terkendali,” beber dia.
Karena itu, ia menyarankan agar Sandi lebih baik belajar cara membangun argumen politik berbasis data.
Sebab, hal itu mencerminkan salah satu karakteristik demokrasi modern.
“Karena data adalah modalitas untuk rujukan beradu gagasan,” terangnya.
Meski demikian, ia mengakui setiap data memang memiliki kelemahan, baik itu data nasional maupun internasional.
Akan tetapi, hal itu berlaku di area teknis metodologi dan peruntukan.
“Itupun tidak mengurangi kredibilitas data,” tutup Uki.
(Sumber: pojoksatu.id)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »