Pemberian logo tersebut akan dilakukan saat pencanangan ratifikasi Piagam Palembang oleh perusahaan-perusahaan pers pada Hari Pers Nasional di Ambon, 9 Februari 2017.
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengaku khawatir atas rencana verifikasi tersebut. Ia takut, jika media yang belum terverifikasi atau tidak lolos verifikasi akan dianggap bukan media yang benar.
"Dewan Pers kan sudah lakukan verifikasi media yang dianggap benar, melalui barcoding itu. Nah, yang kita khawatirkan adalah nanti kemudian media yang dianggap tidak memenuhi syarat Dewan Pers dianggap salah," ujar Hanafi di DPR, Jakarta, Senin, 6 Februari 2017.
Hanafi menilai, tidak seharusnya verifikasi tersebut dilakukan Dewan Pers karena bukan kewenangannya. Meskipun Dewan Pers mengklaim program verifikasi yang dilakukan itu sesuai dengan amanat UU nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
"Tidak semua harus dilakukan verifikasi. Dewan Pers tugasnya enggak sampai ke sana. Undang-Undang Pers-nya enggak sampai situ, jadi terlalu jauh," kata Hanafi.
Politikus Partai Amanat Nasional tersebut berpendapat, seharusnya yang dilakukan Dewan Pers adalah mendorong bagaimana media punya self correction mechanism. Industri media diajak untuk belajar dewasa dan menyeleksi diri sendiri.
"Jadi mekanisme self censorship kalau ada hate speech, kalau ada SARA, kalau ada fitnah dan lainnya. Dewan Pers punya peran sebagai fasilitator di situ. Jadi tidak selalu diselesaikan dengan judgment dan vonis ini benar, ini salah hanya dengan barcoding itu," ujar Hanafi. (viva)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »