 |
| Faisal Nasir, Anggota DPRD Kota Padang. |
BENTENGSUMBAR.COM - Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD, Faisal Nasir mengkritisi maraknya pungutan liar (Pungli) dibeberapa instansi yang melakukan pelayanan publik di daerah ini.
"Banyak laporan yang sampai ke saya, beberapa instansi yang melaksanakan pelayanan publik telah terjadi pungutan liar," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Senin, 7 November 2016.
Ia mencontohkan, pelayanan publik KIR di Dinas Perhubungan Kota Padang. Menurutnya, masyarakat mengeluhkan tak adanya di pampang papan Standar Operasinal Pelayanan (SOP). Parahnya, petugas yang memandu pelayanan juga tidak ada.
"Ini berakibat bisa terjadi Pungli saat pengurusan KIR. Saya lihat tak hanya itu, warga yang mengurus KIR pun dipungut uang parkir kendaraan roda empat sebesar Rp5 ribu. Ada bukti karcis parkirnya, saya bisa tunjukkan," ujarnya.
Ia melah mempertanyakan, kenapa di instansi pemerintah, warga yang berurusan dipungut uang parkir kendaraan.
"Kok di kantor pemerintah malah dipungut parkir bagi masyarakat yang berurusan di sana? Apa aturannya?" ujar Faisal lagi.
Tak hanya itu, jelas Faisal, warga juga mengeluhkan buruknya pelayanan publik bagi masyarakat yang mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.
"Kepada saya, waktu hearing dulu, Dinas Capil bilang, dua jam pengurusan KTP selesai, namun kenyataannya warga berurusan ada yang sampai satu bulan, bahkan lebih," ungkapnya.
Faisal mendesak pemko untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kalau sumber daya manusianya lemah, maka benahi sumber daya manusianya tersebut.
"Saya melihat, selama ini pemko hanya beralasan tinta abis. Kalau tinta habis, pemko kan bisa ajukan ke pusat," ujarnya.
Kalau pelayanan padat di Capil, katanya, mestinya ada pelimpahan ke kecamatan, sehingga kepadatan itu dapat diurai. (by)
"Banyak laporan yang sampai ke saya, beberapa instansi yang melaksanakan pelayanan publik telah terjadi pungutan liar," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, Senin, 7 November 2016.
Ia mencontohkan, pelayanan publik KIR di Dinas Perhubungan Kota Padang. Menurutnya, masyarakat mengeluhkan tak adanya di pampang papan Standar Operasinal Pelayanan (SOP). Parahnya, petugas yang memandu pelayanan juga tidak ada.
"Ini berakibat bisa terjadi Pungli saat pengurusan KIR. Saya lihat tak hanya itu, warga yang mengurus KIR pun dipungut uang parkir kendaraan roda empat sebesar Rp5 ribu. Ada bukti karcis parkirnya, saya bisa tunjukkan," ujarnya.
Ia melah mempertanyakan, kenapa di instansi pemerintah, warga yang berurusan dipungut uang parkir kendaraan.
"Kok di kantor pemerintah malah dipungut parkir bagi masyarakat yang berurusan di sana? Apa aturannya?" ujar Faisal lagi.
Tak hanya itu, jelas Faisal, warga juga mengeluhkan buruknya pelayanan publik bagi masyarakat yang mengurus KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang.
"Kepada saya, waktu hearing dulu, Dinas Capil bilang, dua jam pengurusan KTP selesai, namun kenyataannya warga berurusan ada yang sampai satu bulan, bahkan lebih," ungkapnya.
Faisal mendesak pemko untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kalau sumber daya manusianya lemah, maka benahi sumber daya manusianya tersebut.
"Saya melihat, selama ini pemko hanya beralasan tinta abis. Kalau tinta habis, pemko kan bisa ajukan ke pusat," ujarnya.
Kalau pelayanan padat di Capil, katanya, mestinya ada pelimpahan ke kecamatan, sehingga kepadatan itu dapat diurai. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
