 |
| Gubernur Memimpin Rapat Terkait BPJS Kesehatan di Sumbar. |
BENTENGSUMBAR.COM - Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, untuk seluruh Sumatera Barat (Sumbar), peserta BPJS sudah mencapai 65 persen dari 5,4 juta penduduk yang ada. Tahun 2019, pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Sumatera Barat harus mendapatkan jaminan kesehatan nasional.
"Masih belum validnya data serta masih ditemui masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk segera melakukan pendataan kembali," ungkapnya, ketika menghadiri kegiatan BPJS Kesehatan, Forum Kemitraan dan Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Triwulan II Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Senin, 10 Oktober 2016.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, jelas Irwan lagi, bagi masyarakat yang belum terdata dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan, dapat dibantu melalui Baznas. Sebab kalau dari APBD tidak dapat dianggarkan dan harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu.
"Jadi jika ada yang sakit terus masuk rumah sakit, dan tidak punya kartu, langsung diurus, nanti dikasih kartu, biayanya dari Baznas," ungkap Irwan.
Ia mengatakan, dalam hal pelayanan mereka yang sakit, untuk pelayanan mesti memprioritaskan masyarakat miskin. Oleh karena itu, ia kembali akan mengirim ulang surat kepada Bupati/Walikota dalam hal jaminan kesehatan masyarakat harus mendapatkan perawatan yang optimal. (by)
"Masih belum validnya data serta masih ditemui masyarakat miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk segera melakukan pendataan kembali," ungkapnya, ketika menghadiri kegiatan BPJS Kesehatan, Forum Kemitraan dan Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Utama Triwulan II Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Senin, 10 Oktober 2016.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, jelas Irwan lagi, bagi masyarakat yang belum terdata dan belum memiliki kartu jaminan kesehatan, dapat dibantu melalui Baznas. Sebab kalau dari APBD tidak dapat dianggarkan dan harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu.
"Jadi jika ada yang sakit terus masuk rumah sakit, dan tidak punya kartu, langsung diurus, nanti dikasih kartu, biayanya dari Baznas," ungkap Irwan.
Ia mengatakan, dalam hal pelayanan mereka yang sakit, untuk pelayanan mesti memprioritaskan masyarakat miskin. Oleh karena itu, ia kembali akan mengirim ulang surat kepada Bupati/Walikota dalam hal jaminan kesehatan masyarakat harus mendapatkan perawatan yang optimal. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
