 |
| Helmi Moesim Terlibat Pembicaraan Serius Dengan Dedi Hanidal. Fotdok: Thomas Anderson. |
BENTENGSUMBAR.COM - Menurut Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, pengoperasian 10 bus tersebut diperkirakan akan dimulai pada akhir 2016 ini. Pasalnya, anggaran untuk itu masuk dalam APBN Perubahan 2016.
Sepuluh unit bus bantuan Damri untuk Trans Padang itu akan segera beroperasional setelah adanya bantuan biaya operasional dari Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp600 juta. Sebanyak 10 unit bus Damri untuk Trans Padang itu sebenarnya telah siap dioperasikan sejak Juli 2015, namun karena beberapa kendala, terjadi beberapa kali penundaan.
Kendala yang dihadapi di antaranya biaya operasional. Pihak Damri (BUMN) sebelumnya meminta anggaran pada pemerintah Kota Padang untuk mengeluarkan biaya operasional. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena menyalahi aturan.
Helmi Moesim menjelaskan, saat kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan belum lama ini, ada titik terang dimana Kemenhub memberi bantuan operasional, khususnya di koridor I. Bantuan sebanyak Rp600 juta itu hanya untuk perawatan operasional saja dan berlaku setahun untuk lima bus.
“Apatah lagi, ukuran busnya besar dan disesuaikan dengan kondisi kota lalu lintas kota. Namun, di lapangan nanti tetap akan digunakan 10 bus secara bergantian,” ujarnya.
Kepala Dishubkominfo Kota Padang, Dedi Henidal yang dihubungi terpisah menegaskan agar pihak Damri segera mengurus perizinan. Sebab, untuk biaya operasional sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan.
Ia mengatakan, untuk tahap awal, koridor I akan dioperasikan lima bus di jam-jam sibuk atau ramai masyarakat yang menggunakan jasa Trans Padang.
“Dioperasikan di jam-jam puncak, yakni pada pagi, siang dan sore hari,” ujarnya.
Pengelolaan lima bus itu, katanya, berbeda dengan Trans Padang yang ada saat ini. Operasional dan pengawasan bus Trans Padang sebelumnya ada di Dishubkominfo Padang. Sementara, untuk 10 unit bus Damri untuk Trans Padang dikelola oleh Damri. (by/mul)
Sepuluh unit bus bantuan Damri untuk Trans Padang itu akan segera beroperasional setelah adanya bantuan biaya operasional dari Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp600 juta. Sebanyak 10 unit bus Damri untuk Trans Padang itu sebenarnya telah siap dioperasikan sejak Juli 2015, namun karena beberapa kendala, terjadi beberapa kali penundaan.
Kendala yang dihadapi di antaranya biaya operasional. Pihak Damri (BUMN) sebelumnya meminta anggaran pada pemerintah Kota Padang untuk mengeluarkan biaya operasional. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukan karena menyalahi aturan.
Helmi Moesim menjelaskan, saat kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan belum lama ini, ada titik terang dimana Kemenhub memberi bantuan operasional, khususnya di koridor I. Bantuan sebanyak Rp600 juta itu hanya untuk perawatan operasional saja dan berlaku setahun untuk lima bus.
“Apatah lagi, ukuran busnya besar dan disesuaikan dengan kondisi kota lalu lintas kota. Namun, di lapangan nanti tetap akan digunakan 10 bus secara bergantian,” ujarnya.
Kepala Dishubkominfo Kota Padang, Dedi Henidal yang dihubungi terpisah menegaskan agar pihak Damri segera mengurus perizinan. Sebab, untuk biaya operasional sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan.
Ia mengatakan, untuk tahap awal, koridor I akan dioperasikan lima bus di jam-jam sibuk atau ramai masyarakat yang menggunakan jasa Trans Padang.
“Dioperasikan di jam-jam puncak, yakni pada pagi, siang dan sore hari,” ujarnya.
Pengelolaan lima bus itu, katanya, berbeda dengan Trans Padang yang ada saat ini. Operasional dan pengawasan bus Trans Padang sebelumnya ada di Dishubkominfo Padang. Sementara, untuk 10 unit bus Damri untuk Trans Padang dikelola oleh Damri. (by/mul)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
