 |
| Amrizal Hadi. |
BENTENGSUMBAR.COM - Kebijakan Pemerintah Kota Padang menerapkan parkir meter (smart parking meter) September 2016 ini mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Tak hanya juru parkir, kebijakan tersebut juga dikritisi oleh anggota DPRD Kota Padang.
"Pada prinsipnya harus tetap jalan penerapan parkir meter itu, karena terkait smart city. Namun harus jelas progresnya, jangan kayak penerapan BRIZI pada Trans Padang yang sampai saat ini tidak jelas progresnya," cakap Amrizal Hadi, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang, Rabu, 31 Agustus 2016.
Ia pun mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam penerapan parkir meter tersebut. Ia mengingatkan, jangan sampai kebijakan parkir meter mengalami nasib sama dengan penarapan kartu BRIZI pada Trans Padang.
"Kesiapan pemko bagaimana? Jangan seperti BRIZI pada Trans Padang, sampai sekarang tidak jelas ujung pangkalnya setelah diterapkan. Pantauan saya, pada Trans Padang itu, pakai kartu BRIZI iya, pakai tiket juga iya. Pemko jangan hanya pandai membuat kebijakan, namun hasilnya tidak jelas," ungkapnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan nasib juru parkir setelah parkir meter diterapkan. Menurutnya, penerapan kebijakan jangan sampai menzalimi dan merugikan masyarakat.
"Yang jadi masalah adalah juru parkir itu. Nasib mereka harus diperhatikan, harus ada solusi untuk mereka. Jangan sampai penerapan kebijakan masalah berujung kepada menyengsarakan rakyat, rakyat terzalimi," tegas anggota Frasi Partai Nasdem ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengaku setuju penerapan parkir meter tersebut, namun harus jelas payung hukumnya. Selain itu, juga harus ada sosialisasi dilakukan selama satu tahun kepada juru parkir dan masyarakat.
"Mereka, juru parkir itu pernah bilang kepada saya, pada prinsipnya mereka setuju setoran dinaikan. Menurut saya, harus ada solusi dari pemko, agar nasib juru parkir ini jelas dan tidak terzalimi," pungkas politisi PDI-P ini. (by)
"Pada prinsipnya harus tetap jalan penerapan parkir meter itu, karena terkait smart city. Namun harus jelas progresnya, jangan kayak penerapan BRIZI pada Trans Padang yang sampai saat ini tidak jelas progresnya," cakap Amrizal Hadi, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Padang, Rabu, 31 Agustus 2016.
Ia pun mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota Padang dalam penerapan parkir meter tersebut. Ia mengingatkan, jangan sampai kebijakan parkir meter mengalami nasib sama dengan penarapan kartu BRIZI pada Trans Padang.
"Kesiapan pemko bagaimana? Jangan seperti BRIZI pada Trans Padang, sampai sekarang tidak jelas ujung pangkalnya setelah diterapkan. Pantauan saya, pada Trans Padang itu, pakai kartu BRIZI iya, pakai tiket juga iya. Pemko jangan hanya pandai membuat kebijakan, namun hasilnya tidak jelas," ungkapnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan nasib juru parkir setelah parkir meter diterapkan. Menurutnya, penerapan kebijakan jangan sampai menzalimi dan merugikan masyarakat.
"Yang jadi masalah adalah juru parkir itu. Nasib mereka harus diperhatikan, harus ada solusi untuk mereka. Jangan sampai penerapan kebijakan masalah berujung kepada menyengsarakan rakyat, rakyat terzalimi," tegas anggota Frasi Partai Nasdem ini.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan mengaku setuju penerapan parkir meter tersebut, namun harus jelas payung hukumnya. Selain itu, juga harus ada sosialisasi dilakukan selama satu tahun kepada juru parkir dan masyarakat.
"Mereka, juru parkir itu pernah bilang kepada saya, pada prinsipnya mereka setuju setoran dinaikan. Menurut saya, harus ada solusi dari pemko, agar nasib juru parkir ini jelas dan tidak terzalimi," pungkas politisi PDI-P ini. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
