 |
| Erisman Bersama Anggota FWP DPRD Kota Padang. |
BENTENGSUMBAR.COM – Ketua DPRD Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Erisman meminta pemerintah setempat transparan dalam pelaksanaan parkir meter terkait telah diresmikannya penggunaan sistem tersebut pada Kamis, 1 Agustus 2016.
"Dalam pelaksanaannya nanti harus transparan, termasuk laporan pada publik," ungkap Erisman, Ketua DPRD Kota Padang, usai makan siang bersama dengan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang, Kamis, 1 Agustus 2016.
Namun, katanya, hal yang masih perlu dikaji oleh pemerintah kota ialah terkait kejelasan payung hukum penerapan parkir meter serta petunjuk teknis pelaksanaan. Kemudian perlu pula menyikapi pandangan masyarakat yang menilai tarif parkir dengan sistem itu terlalu mahal.
"Untuk keluhan-keluhan terkait tarif, pemkot harus sikapi. Ini juga berawal dari kurangnya sosialisasi. Maka segera tindaklanjuti," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah juru parkir yang mengatasnamakan Aliansi Tukang Parkir Menuntut Keadilan (Atur Jalan) menyampaikan aspirasi ke Gedung Bundar Sawahan, Kantor DPRD Kota Padang, Rabu, 31 Agustus 2016. Mereka didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Mereka diterima oleh Ketua Komisi III Helmi Moesim, Ketua Komisi I Oesman Ayoeb, dan beberapa orang anggota dewan lainnya serta Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang, Dedi Hanidal.
Paul, Perwakilan LBH Padang ketika hearing dengan DPRD Kota Padang mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Kota Padang dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta DPRD Kota Padang agar dapat mengakomodir dan memperjuangkan nasib pengelola serta petugas parkir.
"Berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Perhubungan jumlah pengelola dan petugas parkir di Kota Padang sebanyak 36 orang, namun data yang ada dilapangan sebanyak 60 orang. Dari 60 orang pengelola dan pekerja parkir hanya 30 orang yang dibutuhkan untuk pengawas parkir meter," tegasnya.
Ia mengatakan, Pemko Padang berjanji akan memberikan modal untuk usaha bagi 30 orang petugas parkir yang tidak terpilih menjadi petugas parkir meter. Namun demikian, Pemko Padang tidak ada memberikn kepastian hukum, melainkan janji lisan.
"Pemko juga berjanji akan memberikan gaji bagi petugas parkir meter hanya sebesar Rp.1,900 tanpa ada tunjang hidup dan tunjangan lainnya. Sehingga, hal itu diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena sebagian besar pekerja parkir memiliki anak yang membutuhkan dana cukup besar. Oleh karena itu, kami berharap kebijakan pemko tersebut dapat ditunda dan dikaji ulang kembali," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim pada saat hearing itu mengatakan, DPRD Kota Padang berharap Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang dapat mengakomodir aspirasi 30 orang juru parkir yang tersisa, karena sebagian besar juru parkir tersebut telah berumur.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budiman Datuk Malano Garang berharap, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang dapat memperjuangkan nasib pekerja parkir yang tersisa kepada investor, karena investor yang menanamkan investasi seharusnya membuka lapangan pekerjaan, bukan menutup lapangan pekerjaan. (by)
"Dalam pelaksanaannya nanti harus transparan, termasuk laporan pada publik," ungkap Erisman, Ketua DPRD Kota Padang, usai makan siang bersama dengan Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang, Kamis, 1 Agustus 2016.
Namun, katanya, hal yang masih perlu dikaji oleh pemerintah kota ialah terkait kejelasan payung hukum penerapan parkir meter serta petunjuk teknis pelaksanaan. Kemudian perlu pula menyikapi pandangan masyarakat yang menilai tarif parkir dengan sistem itu terlalu mahal.
"Untuk keluhan-keluhan terkait tarif, pemkot harus sikapi. Ini juga berawal dari kurangnya sosialisasi. Maka segera tindaklanjuti," tegasnya.
Sebelumnya, sejumlah juru parkir yang mengatasnamakan Aliansi Tukang Parkir Menuntut Keadilan (Atur Jalan) menyampaikan aspirasi ke Gedung Bundar Sawahan, Kantor DPRD Kota Padang, Rabu, 31 Agustus 2016. Mereka didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
Mereka diterima oleh Ketua Komisi III Helmi Moesim, Ketua Komisi I Oesman Ayoeb, dan beberapa orang anggota dewan lainnya serta Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang, Dedi Hanidal.
Paul, Perwakilan LBH Padang ketika hearing dengan DPRD Kota Padang mengatakan, kedatangan mereka ke DPRD Kota Padang dalam rangka menyampaikan aspirasi dan meminta DPRD Kota Padang agar dapat mengakomodir dan memperjuangkan nasib pengelola serta petugas parkir.
"Berdasarkan data yang kami dapat dari Dinas Perhubungan jumlah pengelola dan petugas parkir di Kota Padang sebanyak 36 orang, namun data yang ada dilapangan sebanyak 60 orang. Dari 60 orang pengelola dan pekerja parkir hanya 30 orang yang dibutuhkan untuk pengawas parkir meter," tegasnya.
Ia mengatakan, Pemko Padang berjanji akan memberikan modal untuk usaha bagi 30 orang petugas parkir yang tidak terpilih menjadi petugas parkir meter. Namun demikian, Pemko Padang tidak ada memberikn kepastian hukum, melainkan janji lisan.
"Pemko juga berjanji akan memberikan gaji bagi petugas parkir meter hanya sebesar Rp.1,900 tanpa ada tunjang hidup dan tunjangan lainnya. Sehingga, hal itu diperkirakan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena sebagian besar pekerja parkir memiliki anak yang membutuhkan dana cukup besar. Oleh karena itu, kami berharap kebijakan pemko tersebut dapat ditunda dan dikaji ulang kembali," ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim pada saat hearing itu mengatakan, DPRD Kota Padang berharap Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang dapat mengakomodir aspirasi 30 orang juru parkir yang tersisa, karena sebagian besar juru parkir tersebut telah berumur.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Budiman Datuk Malano Garang berharap, Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Padang dapat memperjuangkan nasib pekerja parkir yang tersisa kepada investor, karena investor yang menanamkan investasi seharusnya membuka lapangan pekerjaan, bukan menutup lapangan pekerjaan. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
