BENTENGSUMBAR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam mengatasi banjir dan abrasi pantai. Pasalnya, bajir dan abrasi pantai sudah menjadi masalah tahunan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.
"Harus ada ketegasan pemko dalam mengatasi abrasi pantai ini. Warga yang tinggal di bibir pantai harus direlokasi. Pemko pun sudah melakukan pemebabasan lahan, namun sayang dibiarkan saja. Tidak ada ketegasan pengawasan dalam hal itu," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra.
Wahyu mengingatkan pemko jangan hanya fokus pada betonisasi. Perbaikan saluran atau drainase juga perlu dilakukan. Pemerintah kota jangan sampai hanya terlihat bagus di permukaan, tetapi tidak membenahi hal-hal yang bersifat mendasar. Dalam penyusunan APBD Kota Padang pun tidak berdasarkan pada arah demikian.
"Terjadinya banjir rob akibat ketidaksiapan secara fisik. Saya berharap, sesuatu yang telah direncanakan jangan dimain-mainkan. Jangan sampai terjadi pembiaran. Jangan ditunggu-tunggu. Saya melihat kebiasaan seperti ini dipelihara. Saya lihat abrasi pantai itu terjadi berulang-ulang secara terus menerus," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Surya Jufri Bitel ketika dihubungi mengatakan, dewan mengharapkan pemko melakukan tindakan penyelamatan terhadap daerah-daerah yang terkena dampak abrasi pantai tersebut, yaitu Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung dan Pasia Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah.
"Tentu disini perlu kajian dari instansi teknis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kita berharap pemko membangun batu grib untuk memecah ombak. Kita mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah kota yang bermuara pada perbaikan daerah yang terkena abrasi pantai tersebut, termasuk dalam penganggaran," cakap politisi Partai Demokrat ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Ia juga meminta pemko memberikan bantuan kepada keluarga yang rumahnya terkena abrasi pantai tersebut. Namun perlu terlebih dahulu dilakukan pendataan atau inventaris jumlah rumah yang terkena abrasi pantai itu, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Komisi IV DPRD Kota Padang sendiri telah melakukan kunjungan ke daerah-daerah yang terkena abrasi pantai. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV Surya Jufri Bitel didampingi oleh Sekretaris Komisi Iswandi Muchtar, dan anggota komisi Maidestal Hari Mahesa.
Kunjungan pertama dilakukan ke daerah Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa, 7 Juni 2016. Rombongan Komisi IV DPRD Kota Padang disambut hangat oleh Camat Lubuk Begalung Hendra Mardhi, Lurah dan warga yang terkena musibah akibat abrasi pantai. Kunjungan kedua dilakukan ke Kelurahan Pasie Nan Tigo, Rabu, 8 Juni 2016. Rombongan disambut oleh Camat Koto Tangah Adlin Gusmar, Lurah Pasie Nan Tigo Alizar dan warga. Dalam setiap kunungan, Komisi IV DPRD Kota Padang didampingi oleh Tim BPBD-Damkar Kota Padang.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar mengaku, kunjungan dilakukan setelah Komisi IV mendapat informasi dari Forum Kelompok Siaga Bencana (F-KSB) Kota Padang yang diketuai Zulkifli. Informasi tersebut segera direspon Komisi IV dengan turun ke lokasi abrasi pantai di Kelurahan Gates Nan XX dan Kelurahan Pasia Nan Tigo.
"Kami segera melakukan koordinasi dengan Camat, BPBD-Damkar, dan dinas teknis lainnya. Kami segera turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat yang terkena dampak abrasi pantai tersebut. Di Pasie Nan Tigo ada dua rumah yang roboh dihantam ombak, yaitu rumah Upik dan Aleksander," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Ia mengatakan, setelah Komisi IV berkoordinasi dengan BPBD-Damkar Kota Padang, maka dilakukan tindakan prefentif berupa pemberian bantuan berupa 1000 karung untuk diisi pasir dan relawan KSB Kecamatan Koto Tangah menyatakan kesedian untuk melakukan gontong royong.
Dikatakan Iswandi, untuk mengamankan rumah penduduk dari banjir pasang (Rob), Komisi IV DPRD Kota Padang meminta Dinas PU melakukan pembersihan jalan sepanjang pantai dari pasir. Pasalnya, di Muaro Baru, tak berapa jauh dari Jembatan Pasie Nan Tigo, terdapat Infrastruktur yang rusak dan amblas. Jalan yang akan dibersihkan dari pasir adalah sepanjang 300 meter, sedangkan jalan yang amblas di Muaro Baru lebih kurang 200 meter.
"Tadi kita juga menyampaikan kepada Camat, Lurah, dan Ketua RW untuk tidak ada lagi membangun rumah atau bangunan lainnya di bibir pantai karena bahaya sewaktu-waktu dapat mengancam. Begitu juga warga yang berada dibibir pantai kiranya dapat direlokasi. Selain itu, masyarakat melalui Lurah dimohon ikut membantu dengan alat berat untuk mendorong pasir yang memenuhi jalan," cakapnya.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan, sebenarnya jika masyarakat dari dulu mau membebaskan tanahnya dan ikut mensukseskan program pemerintah, maka masalah tersebut tidak akan ada lagi. Untuk itu, Muharlion meminta masyarakat mendukung program yang dicanangkan pemerintah.
"Saya menyarankan masyarakat mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah. Sebab, jika terjadi abrasi, maka resiko akan ditanggung oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat mau melepaskan tanahnya, tentu pemerintah akan segera membangun batu grib. Kalau batu grib telah dipasang, tentu masyarakat sudah aman dari abrasi," ungkapnya ketika dihubungi media ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Dikatakan Muharlion, anggaran untuk pemasangan batu grib itu bersumber dari APBN melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Jika masyarakat sudah mau melepaskan tanahnya dan mau direlokasi, maka Pemerintah Kota Padang tinggal menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dilanjutkan kepada pemerintah pusat.
"Dulu ada kebijakan, masyarakat yang tidak mau membebaskan tanahnya dan direlokasi, maka ditinggalkan. Maka titik-titik itu sekarang yang mengalami dampak abrasi pantai. Masyarakat harusnya ingat, pemerintah pasti berfikir kebaikan untuk masyarakat," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Zulhardi Zakaria Latif, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan, langkah untuk mengatasi abrasi pantai tersebut adalah melalui pemasangan grib di sepanjang pantai yang terkena abrasi. Disamping itu, masyarakat di lokasi abrasi juga harus mau dipindahkan atau direlokasi.
"Menurut saya, grib-grib yang ada di sepanjang pantai perlu dibenahi, supaya ombak dapat dipecah. Namun kalau tidak ditangani dengan serius, maka akan tetap seperti itu dari tahun ke tahun. Daerah-daerah tersebut akan tetap menjadi langganan abrasi," pungkas Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Susahnya, ujar Zulhardi Zakaria Latif lagi, kehidupan masyarakat sebagian besar berada di lokasi itu sebagai nelayan. Namun, jika abrasi tersebut sudah membahayakan kepada jiwa mereka, mau tidak mau, mereka harus dipindahkan.
Budi Payan, Sekeratis BPBD-Damkar Kota Padang ketika dihubungi media ini, Rabu, 8 Juni 2016 mengaku, belum ada kerugian akibat abrasi tersebut. Angin kencang menyebabkan rumah-rumah warga terkena dampak. Tetapi kerusakan yang signifikan tidak ditemukan.
"Kerusakan yang sangat signifikan tidak ada, cuma air masuk ke rumah warga, iya. Secara darurat sudah kita bantu dengan karung-karung goni, cuma kedepan tentu harus ada penanganannya," cakapnya.
Ia mengatakan, pasca abrasi dan banjir Rob, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan langkah-langkah penanganan, yaitu pemasangan batu grib, sea wall, dan pompa air. Kalau nanti anggarannya diajukan ke DPRD Kota Padang, Budi Payan berharap anggota dewan menyetujui.
Lokasi yang terkena abrasi adalah Kecamatan Padang Selatan, Koto Tangah, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Sedangkan banjir Rob mendera Kecamatan Padang Barat, dan Padang Utara, ujar Budi Payan lagi. (by)
"Harus ada ketegasan pemko dalam mengatasi abrasi pantai ini. Warga yang tinggal di bibir pantai harus direlokasi. Pemko pun sudah melakukan pemebabasan lahan, namun sayang dibiarkan saja. Tidak ada ketegasan pengawasan dalam hal itu," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra.
Wahyu mengingatkan pemko jangan hanya fokus pada betonisasi. Perbaikan saluran atau drainase juga perlu dilakukan. Pemerintah kota jangan sampai hanya terlihat bagus di permukaan, tetapi tidak membenahi hal-hal yang bersifat mendasar. Dalam penyusunan APBD Kota Padang pun tidak berdasarkan pada arah demikian.
"Terjadinya banjir rob akibat ketidaksiapan secara fisik. Saya berharap, sesuatu yang telah direncanakan jangan dimain-mainkan. Jangan sampai terjadi pembiaran. Jangan ditunggu-tunggu. Saya melihat kebiasaan seperti ini dipelihara. Saya lihat abrasi pantai itu terjadi berulang-ulang secara terus menerus," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Sekretaris Komisi IV Iswandi Muchtar di lokasi rumah yang hancur dihantam abrasi. |
"Tentu disini perlu kajian dari instansi teknis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kita berharap pemko membangun batu grib untuk memecah ombak. Kita mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah kota yang bermuara pada perbaikan daerah yang terkena abrasi pantai tersebut, termasuk dalam penganggaran," cakap politisi Partai Demokrat ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Ia juga meminta pemko memberikan bantuan kepada keluarga yang rumahnya terkena abrasi pantai tersebut. Namun perlu terlebih dahulu dilakukan pendataan atau inventaris jumlah rumah yang terkena abrasi pantai itu, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Sekretaris Komisi IV Iswandi Muchtar dan Anggota Komisi IV Maidestal Hari Mahesa Mendengarkan Aspirasi Warga Korban Abrasi. |
Kunjungan pertama dilakukan ke daerah Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa, 7 Juni 2016. Rombongan Komisi IV DPRD Kota Padang disambut hangat oleh Camat Lubuk Begalung Hendra Mardhi, Lurah dan warga yang terkena musibah akibat abrasi pantai. Kunjungan kedua dilakukan ke Kelurahan Pasie Nan Tigo, Rabu, 8 Juni 2016. Rombongan disambut oleh Camat Koto Tangah Adlin Gusmar, Lurah Pasie Nan Tigo Alizar dan warga. Dalam setiap kunungan, Komisi IV DPRD Kota Padang didampingi oleh Tim BPBD-Damkar Kota Padang.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Iswandi Muchtar mengaku, kunjungan dilakukan setelah Komisi IV mendapat informasi dari Forum Kelompok Siaga Bencana (F-KSB) Kota Padang yang diketuai Zulkifli. Informasi tersebut segera direspon Komisi IV dengan turun ke lokasi abrasi pantai di Kelurahan Gates Nan XX dan Kelurahan Pasia Nan Tigo.
Didampingi Camat Lubeg Hendra Mardhi Rombongan Komisi IV DPRD Kota Padang Meninjau Lokasi Abrasi di Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung. |
Ia mengatakan, setelah Komisi IV berkoordinasi dengan BPBD-Damkar Kota Padang, maka dilakukan tindakan prefentif berupa pemberian bantuan berupa 1000 karung untuk diisi pasir dan relawan KSB Kecamatan Koto Tangah menyatakan kesedian untuk melakukan gontong royong.
Dikatakan Iswandi, untuk mengamankan rumah penduduk dari banjir pasang (Rob), Komisi IV DPRD Kota Padang meminta Dinas PU melakukan pembersihan jalan sepanjang pantai dari pasir. Pasalnya, di Muaro Baru, tak berapa jauh dari Jembatan Pasie Nan Tigo, terdapat Infrastruktur yang rusak dan amblas. Jalan yang akan dibersihkan dari pasir adalah sepanjang 300 meter, sedangkan jalan yang amblas di Muaro Baru lebih kurang 200 meter.
Meninjau Abrasi di Pasie Nan Tigo. |
Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Muharlion menegaskan, sebenarnya jika masyarakat dari dulu mau membebaskan tanahnya dan ikut mensukseskan program pemerintah, maka masalah tersebut tidak akan ada lagi. Untuk itu, Muharlion meminta masyarakat mendukung program yang dicanangkan pemerintah.
"Saya menyarankan masyarakat mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah. Sebab, jika terjadi abrasi, maka resiko akan ditanggung oleh masyarakat sendiri. Kalau masyarakat mau melepaskan tanahnya, tentu pemerintah akan segera membangun batu grib. Kalau batu grib telah dipasang, tentu masyarakat sudah aman dari abrasi," ungkapnya ketika dihubungi media ini, Rabu, 8 Juni 2016.
Kunjungi Komisi IV ke Lapangan Didampingi BPBD-Damkar dan Relawan KSB Kota Padang. |
"Dulu ada kebijakan, masyarakat yang tidak mau membebaskan tanahnya dan direlokasi, maka ditinggalkan. Maka titik-titik itu sekarang yang mengalami dampak abrasi pantai. Masyarakat harusnya ingat, pemerintah pasti berfikir kebaikan untuk masyarakat," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Zulhardi Zakaria Latif, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan, langkah untuk mengatasi abrasi pantai tersebut adalah melalui pemasangan grib di sepanjang pantai yang terkena abrasi. Disamping itu, masyarakat di lokasi abrasi juga harus mau dipindahkan atau direlokasi.
Didampingi Camat Koto Tangah Adlin Gusmar Rombongan Komisi IV DPRD Kota Padang Berdialog Dengan Warga Korban Abrasi. |
Susahnya, ujar Zulhardi Zakaria Latif lagi, kehidupan masyarakat sebagian besar berada di lokasi itu sebagai nelayan. Namun, jika abrasi tersebut sudah membahayakan kepada jiwa mereka, mau tidak mau, mereka harus dipindahkan.
Budi Payan, Sekeratis BPBD-Damkar Kota Padang ketika dihubungi media ini, Rabu, 8 Juni 2016 mengaku, belum ada kerugian akibat abrasi tersebut. Angin kencang menyebabkan rumah-rumah warga terkena dampak. Tetapi kerusakan yang signifikan tidak ditemukan.
Dalam Kunjungan Tersebut, Rombongan Sempat Bersilaturahmi Dengan Bapak Zalzalis Are, mantan anggota DPRD Padang priode 1999-2004 dari Fraksi PPP. |
Ia mengatakan, pasca abrasi dan banjir Rob, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk melakukan langkah-langkah penanganan, yaitu pemasangan batu grib, sea wall, dan pompa air. Kalau nanti anggarannya diajukan ke DPRD Kota Padang, Budi Payan berharap anggota dewan menyetujui.
Lokasi yang terkena abrasi adalah Kecamatan Padang Selatan, Koto Tangah, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Sedangkan banjir Rob mendera Kecamatan Padang Barat, dan Padang Utara, ujar Budi Payan lagi. (by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »