Sukses Laksanakan UN SMP, Dinas Pendidikan Diapresiasi DPRD Kota Padang

Pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang Foto
Bersama Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi.

BENTENGSUMBAR.COM - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di Kota Padang yang dilaksanakan 9-12 Mei 2016 lalu, dinilai bagus oleh anggota DPRD Kota Padang. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Padang sebanyak 14.941 siswa SMP dan MTs mengikuti UN tahun ini.

Penilaian anggota DPRD Kota Padang tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang turun langsung memantau pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SMP dan MTsN tersebut. Misalnya saja Ketua DPRD Kota Padang Erisman Chaniago bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim, pada pelaksanaan UN hari pertama pada Senin, 9 Mei 2016, memantau pelaksanaan UN di SMP Negeri 9 Padang.

Demikian pula Komisi IV DPRD Padang juga melakukan peninjauan pelaksanaan UN di SMP Negeri 10 Padang dan SMP Negeri 21 Padang. Kunjungan dilakukan untuk melihat kesiapan sekolah dalam proses pelaksanaan ujian. Selain itu, juga untuk melihat lebih dekat kondisi sekolah yang dikunjungi.

Ketua DPRD Kota Padang Erisman
Dialog Dengan Siswa SMP Negeri 9 Padang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Padang yang juga Koordinator Komisi IV, Muhidi, kunjungan anggota DPRD Kota Padang dalam pelaksanaan UN tingkat SMP/MTsN ini sangat penting untuk melihat kesiapan sekolah. Begitu juga, hal ini bisa dimanfaatkan untuk melihat kondisi sekolah. Karena salah satu leading sektor Komisi IV itu adalah sektor pendidikan, disamping kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

"Berdasarkan pengamatan saya, pelaksanaan UN tingkat SMP di Kota Padang berjalan dengan tertib dan aman. Saya belum mendengar persoalan yang terjadi di luar dugaan. Justru saya melihat, sekolah-sekolah sudah mempersiapkan siswanya dengan matang, sehingga para siswa siap secara mental dalam mengikuti UN tersebut," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, Selasa, 24 Mei 2016.

Senada dengan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Surya Jufri Bitel mengatakan, hasil peninjauan UN tingkat SMP ke beberapa sekolah menunjukan sudah ada peningkatan pelaksanaan UN dari segi indeks integritas. Dari segi hasil ada peningkatan di seluruh sekolah di Kota Padang. Namun tentu, peningkatan tersebut berujung kepada Kota Padang menjadi juara I dalam pelaksanaan UN.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Surya
Jufri Bitel Dialog Dengan Kepala Sekolah. 

"Kita melihat ada perubahan. Tetapi kita berharap, perubahan itu, kalau dapat Kota Padang pada seluruh tingkatan menjadi juara I karena Kota Padang merupakan ibukota provinsi. Namun, pada UN SMA/SMK kemaren, kita kalah oleh Kabupaten/Kota lain di Sumbar. Tentu ini tidak kita harapkan," ujarnya.

Apatah lagi, jelas Surya Jufri Bitel, dari segi anggaran pendidikan, Kota Padang sudah memenuhi ketentuan 20 persen. Anggaran pada Dinas Pendidikan diprioritaskan ketimbang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di Kota Padang.

"Saat ini, tujuan pendidikan adalah mengutamakan indeks integritas atau indeks kejujuran. Tidak ada soal yang bocor segalam macam. Soal mutu lulusan atau kualitas, bukan berpatokan dengan berapa banyaknya siswa yang lulus. Misalnya, sekolah mematok siswa lulus 100 persen. Bukan itu tolak ukurnya," cakap politisi Partai Demokrat ini, Selasa, 24 Mei 2016.

Ia mengatakan, mutu atau kualitas kelulusan itu diukur sesuai tingkatannya. Contoh, SMA harus banyak diterima di di perguruan tinggi favorit di Indonesia. SMK harus banyak di lapangan pekerjaan. Untuk SMP, lulusan itu lebih banyak diterima di SMA favorit atau yang unggul. Demikian juga pada tingkatan Sekolah Dasar (SD).

Sekretaris Komisi IV Iswandi Muchtar
Memotivasi Siswa Sebelum Mengikuti UN.

"Bukan dihitung dengan angka-angka. SMA itu lulus 100 persen, tapi tidak juga diterima di perguruan tinggi favorit, berarti kualitasnya masih rendah. Demikian juga untuk SMK lulus 100 persen, tetapi banyak yang tidak diterima di lapangan kerja, kan juga tidak bagus. Begitu SMP dan SD tadi," cakapnya.

Ia menekankan, ukuran keberhasilan UN adalah sejauh mana indikator tadi terpenuhi. Indeks integritas menunjukan, sejauh mana kecurangan-kecurangan tidak ditemui pada pelaksanaan UN.

Sementara itu, Muharlion, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang mengatakan, secara umum pelaksanaan UN tingkat SMP sudah bagus dan berjalan dengan lancar. Namun, kekurangan tentu masih ada ditemui dalam pelaksanaan tersebut juga harus dibenahi kedepannya. Seperti ada sekolah yang tidak siap melaksanakan UN, terutama terkait mental siswa dalam menghadapi UN.

"Satu lagi, misalnya tidak ada SMP yang melaksanakan UN secara UNBK, yaitu Ujian Nasional Berbasis Komputer. Kedepan kita harapkan, ada SMP yang melaksanakan UN secara UNBK itu," ujarnya.

Disela-Sela Meninjau UN, Komisi IV
Melihat Infrastruktur Sekolah yang Rusak. 

Dari segi pelaksanaan, ujar Muharlion, sudah bagus. Sebab, tidak ada kejanggalan yang ditemui. Apatah lagi, Dinas Pendidikan Kota Padang sangat ketat dalam pelaksanaan. Sebelum siswa mengikuti UN, dilakukan pemeriksaan.

"Namun, kita tidak tahu kalau anak-anak kita melakukan penyimpangan. Karena harus kita akui, perilaku menyimpang itu masih ada. Tetapi kita lihat, tidak terlalu inilah yang terjadi di Kota Padang," ujar politisi PKS ini.

Zulhardi Zakaria Latif, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang juga mengapresiasi pelaksanaan UN tingkat SMP. Menurutnya pelaksanaan UN aman, tertib dan lancar. Tidak ada riak yang berarti. Cuma tentu hasil yang akan dilihat. Kalau pelaksanaan UN-nya bagus, tentu hasilnya harus bagus pula.

Ia mengaku tidak ada kejanggalan yang dilihatnya dalam pelaksanaan UN. Setiap dirinya turun meninjau UN, seperti ke SMP Negeri 18, SMP Negeri 14, MTsN Kuranji Padang, selalu didampingi oleh staf Dinas Pendidikan Kota Padang. Tidak ada kelurahan dari siswa, guru, dan kepala sekolah.

Zulhardi Z Latif Memberikan Pengarahan
Kepada Pengawas UN di MTsN Kuranji. 

"Setiap kita turun ke lapangan meninjau UN tingkat SMP, kita selalu memberi saran dan motivasi kepada siswa dan guru. Kita juga meminta jangan ada guru pengawas yang kiler, yang mondar-mandir dalam mengawasi siswa yang ikut UN, bertindak seperti biasa saja, santai tanpa reaksi berlebihan. Sebab, kalau berlebihan akan dapat menganggu konsentrasi siswa. Itu yang kita sarankan kepada pengawas waktu itu," jelas Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Padang ini, Selasa, 24 Mei 2016.

Menurut keterangan Dinas Pendidikan Kota Padang, ungkap Zulhardi Zakaria Latif lagi, guru-guru yang mengawasi siswa pada UN sudah diselektif dengan ketat. Tidak sembarang guru yang diambil menjadi pengawas UN. Guru-guru pemalas tidak diberi tugas mengawasi UN.

Dialog Dengan Kepala Sekolah dan Guru. 

"Saran kita ke pihak Dinas Pendidikan Kota Padang, kalau sekarang pelaksanaan UN tingkat SMP sudah bagus, ke depan harus ditingkatkan lagi. Terutama dari segi pengawasan, penyelenggaraan, dan kesiapan siswa. Pelaksanaan yang sudah bagus tadi, kita harapkan juga diiringi oleh hasil yang bagus," cakap putra Pauh IX Kuranji Kota Padang ini.

Pada peninjauan UN tingkat SMP tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang juga menampung aspirasi siswa, guru dan kepala sekolah. Terutama berkaitan dengan infrastruktur sekolah. Anggota dewan pun berjanji akan menganggarkan dana yang cukup untuk menuntaskan infrastruktur sekolah yang kondisinya masih memprihatinkan. (by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News